Akurasi.id, Samarinda – Pandemi wabah virus corona atau Covid-19, seolah menjadi badai sapu jagat. Tidak hanya menebar teror bagi masyarakat. Wabah ini juga menginjeksi hingga ke keuangan pemerintah.
Sejak wabah itu diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), wabah corona telah menjelma menjadi makhluk baru yang begitu superior. Hampir seluruh sektor ekonomi dibuatnya lumpuh. Akibatnya, sektor pendapatan bagi keuangan pemerintah ikut dibuat kocar-kacir.
baca juga: Kabar Baik, Pasien Positif Corona Asal Kutim Dinyatakan Sembuh, Tidak Ada Pasien Covid-19 Baru
Akibat yang ditimbulkan kemudian, yakni anjloknya serapan pendapatan pajak. Hal itu berimbas ke keuangan di daerah. Salah satunya yakni bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim 2020.
Impaknya kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, mau tidak mau, dipaksa mengambil langkah efisiensi hingga rasionalisasi atas rencana belanja pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Musababnya, dana bagi hasil (DBH) dan beberapa sumber pendapatan lain dari pemerintah pusat bakal dipangkas sekitar 25 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sabani mengakui jika memang akan ada penundaan atas transfer dari pusat sebesar 25 persen. Penundaan itu pun belum dapat dipastikan hingga kapan baru akan direalisasikan.
“Akan ada penundaan transfer sekitar 25 persen dari pusat ke APBD Kaltim sampai ada recovery yang bagus,” sebut dia saat dijumpai di depan ruang kerjanya di kantor Pemprov Kaltim beberapa hari lalu.
Jika pandemi corona tidak kunjung berlalu, maka tidak menutup kemungkinan Pemprov Kaltim akan melakukan reschedule terhadap semua perencanaan program pembangunan yang sudah disusun bersama DPRD Kaltim. Sebab akan ada banyak di antara program yang telah disusun harus dievaluasi ulang.
“Semua akan dievaluasi ulang (jika pemangkasan 25 persen dari pusat dilakukan). Tetapi masalah ini nanti akan kami bahas lagi dengan semua dinas,” katanya.
Upaya efisiensi dan rasionalisasi itu sudah menjadi konsekuensi. Karena, ketika pendapatan pemerintah pusat maupun daerah turun, tidak mencapai apa yang telah ditargetkan, maka otomatis belanja juga harus dikurangi.
“Kalau untuk DAK (dana alokasi khusus) sementara dihentikan semua dulu. Karena sumber keuangan di pusat juga sedang turun,” sebutnya.
Dari semua perencanaan belanja yang akan dievaluasi ulang atau diotak-atik keuangannya, hanya sektor pendidikan dan kesehatan yang diupayakan tidak terganggu. Khususnya anggaran kesehatan, karena sifatnya urgen dalam menanggulangi wabah corona.
“Kecuali alokasi dana pendidikan dan kesehatan (diupayakan tidak akan dikurangi). Kalau untuk lelang, semua sudah kami hentikan dulu. Terus yang sudah terlanjur lelang, nanti akan kami lihat lagi mana yang mesti harus ditunda dan dibatalkan,” tuturnya.
Sudah Dibahas Bersama DPRD Kaltim
Rencana pemangkasan terhadap belanja daerah itu, diakui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi telah didiskusikan dengan para wakil rakyat Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim. Saat ini, pemerintah dan dewan masih merumuskan lebih lanjut kebijakan dengan adanya rencana efisiensi dan rasionalisasi APBD Kaltim hingga 25 persen.
Dalam video telekonferensinya kepada awak media yang sehari-hari meliput di Pemprov Kaltim, Senin (6/4/20) lalu, Hadi Mulyadi menerangkan, akan ada sejumlah sektor yang terkena imbas pemangkasan itu. Di antaranya belanja langsung di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau organisasi perangkat daerah (OPD).
“Iya, memang ada penurunan pendapatan sekitar 25 persen. Begitu juga dengan dana perimbangan, ada turun 25 persen. DBH (dana bagi hasil) juga 25 persen. Belanja langsung SKDP 25 persen,” ungkap Hadi.
Penurunan terhadap pendapatan dan belanja itu, diakui Hadi, memang menjadi pekerjaan rumah dan tantangan yang harus bisa dicarikan solusinya. Karena itu terjadi bukan karena sepenuhnya keinginan pemerintah. Melainkan sebagai imbas atas pandemi corona yang melanda Indonesia bahkan dunia.
“Dengan adanya pemangkasan atau efisiensi masing-masing 25 persen di semua sektor belanja, kita ingin agar menjadi balance,” tuturnya.
Kebijakan melakukan efisiensi dan rasionalisasi itu, tambah Hadi, juga bakal dilakukan terhadap dana perimbangan atau bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Kaltim ke pemerintah kabupaten/kota. Dan itu sudah menjadi konsekuensi yang harus dipahami bersama di tengah pandemi corona sekarang ini.
“Iya, belanja ke kabupaten/kota juga akan dikurangi sebesar 25 persen. Dan itu sudah ada MoU (memorandum of understanding) antara Pak Gubernur dengan bupati dan wali kota,” sebutnya.
Untuk teknis dari pemangkasan itu, masih akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD Kaltim. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan segera membahas secara mendalam dengan DPRD Kaltim.
“Sekarang, (kebijakan ini akan) kami serahkan ke dewan dan pemerintah kabupaten/kota. Tinggal bagaimana teknisnya yang perlu dibicarakan lagi atas pemotongan itu,” ujarnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
