DPRD Bontang: Program Kotaku Tak Maksimal Jika Hanya Andalkan APBD
DPRD Bontang sebut Program Kotaku tak maksimal jika andalkan APBD saja. Program Kotaku adalah upaya Pemkot Bontang untuk mengentaskan kemiskinan.
Akurasi.id, Bontang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bontang menggelar rapat kerja terkait progres program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di kota Bontang. Rapat dihadiri Plh Wali Kota Bontang Aji Erlynawati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, Kepala Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Kota Bontang, Camat Bontang Selatan dan Lurah Berbas pantai, Selasa (13/4/2021).
Program Kotaku ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengentaskan kemiskinan. Kondisi Bontang yang dikelilingi lautan membuat adanya beberapa pemukiman pesisir yang tersebar. Kondisi itu menjadikan pemukiman tersebut kini tergolong wilayah permukiman kumuh.
Sejumlah program Kotaku telah disiapkan pemerintah. Salah satunya Kampung Selambai di Kelurahan Loktuan, Pantai Harapan di Kelurahan Berbas Pantai dan Kanaan akan menjadi konsen Pemkot Bontang dalam mencarikan solusi penuntasan program Kotaku. Dan program ini disebut bakal terkendala karena anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina menjelaskan, luas wilayah program Kotaku diikuti kebutuhan anggaran yang besar pula. Akan tidak maksimal jika mengandalkan APBD Kota Bontang saja. Pasalnya hingga saat ini APBD Bontang telah turun drastis.
“Terkadang anggaran yang kami usulkan di Reses menjadi lebih rendah setelah turun ke masyarakat,” jelas Amir.
Senada dengan Amir Tosina, Anggota Komisi III DPRD Bontang Agus Suhadi menyebutkan perlunya solusi untuk menuntaskan satu persatu persoalan di program Kotaku. Seperti halnya Detail Engineering Desain (DED) perlu terlebih dulu disiapkan.
“Hal ini sebagai langkah awal untuk memulai konstruksi dan prasarana program Kotaku. Kalau mau maju pokirnya bisa dimaksimalkan. Minimal sudah ada DED dulu,” ujar Agus Suhadi.
Di sisi lain, Kabid PKP dan PSU Dinas Perkim Bontang Erfina Setyaningsih berharap anggaran yang tersedia di APBD tidak dikurangi. Minimal untuk perencanaan dahulu. Dia memberi masukan jika dari kebutuhan program Kotaku tersebut bisa diakomodir dari kolaborasi anggaran di semua tingkatan.
“Saya berharap anggarannya tidak terpotong minimal untuk perencanaan dulu, sebetulnya jika program sudah dibantu pusat, tidak melulu dari pusat. Kalau bisa ada kolaborasi dari pusat, provinsi, Kota Bontang bahkan perusahaan, ini harapan mereka juga,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
