Penyaluran BLT Kota Bontang Macet, Data Ganda Jadi Masalah Klasik yang Menjegal Distribusi
Penyaluran BLT Kota Bontang Macet, Data Ganda Jadi Masalah Klasik yang Menjegal Distribusi. Bantuan dana sebesar Rp250 ribu itu, rencananya akan disalurkan ke sekitar 13 ribuan warga. Namun tumpang tindih data penerima membuat pendistribusian molor.
Akurasi.id, Bontang – Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat sedianya bukan hal baru bagi pemerintah. Dari bertahun-tahun lamanya hal itu sudah berulang kali dilakukan. Namun selalu saja, persoalan data penerima bantuan acap muncul dari waktu ke waktu. Dari data ganda hingga data fiktif jadi masalah klasiknya.
Hal itu pun yang ikut dialami dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kota Bontang. Artinya, penyaluran BLT Kota Bontang macet. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pun dipaksa kebut kerjaan untuk memastikan data warga penerima BLT Rp250 ribu.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan, bantuan tersebut tidak akan tersalurkan sebelum adanya validasi data warga yang berhak menerima. Apabila berkaca dari data tahun 2020 lalu jumlah penerima bantuan ada sebanyak 13.730 kepala keluarga.
“Kami mengacu pada data penerima tahun lalu. Data itulah yang kemudian kami verifikasi ulang. Jangan sampai ada lagi temuan data ganda seperti tahun sebelumnya,” ucapnya saat dihubungi Akurasi.id, melalui sambungan telepon, Rabu (4/8/2021).
Dia menjelaskan, data ganda yang dimaksud itu yakni, apabila terdapat warga yang tempat tinggalnya berbeda dengan domisili yang ada di KTP, kemudian warga tersebut mendaftar di dua kelurahan berbeda.
“Misalnya ada warga yang sudah terdata di satu kelurahan, kemudian mendaftar lagi di kelurahan lain, sehingga datanya dobel. Itu tidak sah, kami akan teliti secara detail. Agar pendistribusian bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Kata dia, tahun 2020 lalu, sempat ada temuan serupa. Yang mengakibatkan pihaknya mendatangi rumah warga, kemudian meminta bantuan tersebut dikembalikan. “Tahun sebelumnnya sempat ada temuan, kami langsung datangi rumahnya. Kami minta bantuan itu dikembalikan. Setelah itu kami berikan ke yang lebih berhak,” tukasnya.
Lanjut Safa, saat ini proses verifikasi dan validasi sudah berlangsung di seluruh kelurahan Kota Bontang. Pihaknya sudah bersurat ke kelurahan untuk melakukan pengecekan ulang serta pendataan baru untuk warga terdampak. Yang kemudian data tersebut akan diserahkan kembali ke Dinsos-PM. “Sudah on progress. Kalau tidak ada kendala minggu ini datanya sudah kami terima,” jelasnya.
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data di kelurahan, pihak Dinsos-PM akan melakukan penapisan (penyaringan), setelah itu data warga penerima akan dikembalikan ke kelurahan untuk di rivew ulang. Kemudian, Dinsos-PM akan bersurat ke wali kota Bontang untuk dilakukan penetapan penerima. “Setelah data ditetapkan, kami akan lakukan permohonan pencairan. Semoga secepatnya dapat tersalurkan,” harapnya.
Pun dia meminta kepada masyarakat agar bersikap jujur dalam memberikan informasi data. Apabila sudah mendapat bantuan di satu kelurahan, tidak usah lagi mendaftar di kelurahan lain. Menurutnya, hal seperti itu hanya akan menghambat proses validasi data. “Jangan serakah, kalau sudah dapat bantuan tidak usah daftar lagi,” tegasnya.
Sebagai informasi, BLT Rp 250 ribu tersebut akan menyasar masyarakat terdampak, seperti pedagang, penyandang disabilitas, dan lainnya. Dana bantuan tersebut diambil dari anggaran refocusing Rp20 miliar yang rencananya digunakan untuk penanganan Covid-19 Bontang.
Sementara untuk kriteria penerima bantuan Rp250 ribu itu, tak jauh berbeda dengan penerima bansos tahun 2020 lalu. Yakni orang yang terdampak, dan belum menerima atau mendapatkan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) lainnya dari pemerintah pusat. (*)
Penulis: Fajri Sunaryo
Editor: Redaksi Akurasi.id
