Akurasi.id, Bontang – Belum lama ini Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengklarifikasi tudingan di media sosial terkait tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2019.
Dalam pemberitaan viral tersebut disebutkan sebuah Sentral Kajian Strategis (SKS) Mahasiswa yang terdiri dari Komunitas Pelajar Anti Korupsi (KPAK) dan Aliansi Pemuda Kalimantan Timur (APKT), mendesak KPK memeriksa perubahan anggaran sepihak dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). kedua dugaan korupsi APBD Bontang dalam pembangunan rumah sakit tipe D dan Pasar Rawa Indah. Ketiga pemborosan perjalanan studi banding ketua RT se-Bontang menggunakan anggaran negara.
Baca Juga: Waduh, Demi Lolos CPNS, Dukun Pun Jadi Guru Spiritual Mendapatkan Jampi-Jampi
Neni pun mengklarifikasi melalui konferensi pers kepada seluruh media cetak maupun daring di Rumah Jabatan (rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Utara, pada Kamis (21/11/19) lalu. Hadir pula Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Agus Amir, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang Bahauddin, Kepala Bidang Anggaran Pemkot Bontang Ilham, Sekretaris Inspektorat Daerah Bontang Andi Hasanuddin Akmal, Camat Bontang Barat Marthen Minggu dan Enik Ruswati Kepala Inspektorat Daerah Bontang
Penyampaian pertama oleh Plt Sekda Bontang Amir terkait tudingan perubahan sepihak APBD TA 2019. Dia mengatakan pertama, awalnya APBD 2019 ditetapkan Rp 1.451.230.694.044 kemudian dalam anggaran perubahan ditetapkan Rp 1.639.544.727.443. Sehingga bertambah sebesar 188.314.033.399 atau 12,98 persen. Kedua, perubahan belanja daerah Bontang dari Rp 1.639.544.727.443 menjadi Rp 1.685.106.021.759.
Agus Amir pun menjelaskan beberapa poin. Yakni sesuai surat Wakil Gubernur Kaltim nomor 978/4473/1430-III/BPKAD tanggal 14 Agustus 2019 diminta untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 20.750.000.000.
Lalu sesuai surat Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim nomor 971.1/4292/1340-III/BPKAD tanggal 5 Agustus 2019 diminta untuk menambah alokasi belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp 23.811.294.316.
Kemudian terdapat penyesuaian target pendapatan lain-lain sebesar Rp 1 Miliar. Sehingga terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp 45.361.294.316 yang harus dilakukan penyempurnaan terhadap APBD Perubahan TA 2019.
Agus Amir menyebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim evaluasi provinsi Kaltim tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah kota Bontang tentang perubahan APBD TA 2019 melalui pembahasan bersama antara TAPD dengan Banggar DPRD. Selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD Bontang nomor 4 tahun 2019 tentang Penyempurnaan Rancangan Perda Kota Bontang tentang perubahan APBD TA 2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa anggaran belanja daerah Bontang TA 2019 menjadi Rp 1.685.106.021.759.
“Jadi persis apa yang disampaikan itu nanti kami akan kami lampirkan surat keputusan ketua DPRD sehingga apa yang dinyatakan bahwa itu adalah sepihak maka terbantahkan dengan adanya data-data yang kami sampaikan ini,” beber Agus Amir.
Dari penjelasan tersebut Neni menegasnya tidak ada perubahan APBD 2019 secara sepihak karena adanya bankeu dan dana bagi hasil dari gubernur tertanggal 14 Agustus 2019. Sehingga itulah menjadi dasar penyempurnaan APBD 2019. Dia menjelaskan saat itu tim anggaran terbagi 2, yakni DPRD Bontang dan Pemkot Bontang. Pada saat itu, lanjutnya, DPRD diketuai Nursalam beserta tim badan anggaran (banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Bontang Agus Amir.
“Tidak ada perubahan APBD 2019 secara sepihak. Sudah jelas ya karena ada tandatangan dari Ketua DPRD Bontang yang disampaikan dan dibahas kembali oleh tim TAPD dan tim Banggar,” ujarnya kepada awak media. (*)
Penulis: Suci Surya Dewi
