Akurasi.id, Samarinda – Pemprov Kaltim mematok target besar untuk penyelenggaraan pembangunan di 2020. Setidaknya, ada tiga megaproyek yang dibidik Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi yang ingin mereka dijalankan pada tahun depan.
Ketiga proyek itu yakni normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) dan pengentasan banjir Kota Samarinda, pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang, dan pembangunan Waduk Lambakan di Kabupaten Paser. Proyek itu adalah sedikit dari proyeksi pembangunan yang diwujudkan Isran-Hadi.
Belum lama ini, Isran pernah berujar, ketiga proyek itu akan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan ketiga proyek itu menjadi pertimbangannya. Selain karena terbatasanya anggaran yang dimiliki pemprov.
Seperti pengerukan SKM yang saat ini sudah mulai dilakukan Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, diakui, kalau itu baru bersifat sementara. Dari sisi anggaran, Pemprov Kaltim baru mengalokasikan dana sebesar Rp 20 miliar di APBD Perubahan 2019.
“Untuk normalisasi menyeluruh (SKM) akan diajukan sebagai proyek strategis nasional. Begitu juga dengan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang dan Waduk Lambakan di Paser, akan diusulkan masuk PSN,” ungkap mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) tersebut.
Isran sendiri memang belum dapat memastikan kalau ketiga proyek tersebut nantinya akan diakomodir atau tidak di PSN. Namun demikian, semaksimal yang bisa dia dilakukan, Isran mengaku akan berupaya melobi ke pemerintah pusat agar proyek tersebut masuk skala prioritas.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk mencakup semua itu memang cukup besar. Makanya kami mencoba mengupayakan agar bisa masuk proyek strategis nasional pada tahun depan,” tandas mantan ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini.
Anggaran SKM dan Banjir Diusulkan Rp 248 Miliar
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Fadjar Djojoadikusumo menuturkan, tahun depan gubernur memang meminta ada program khusus terkait pengentasan banjir di Kota Tepian –sebutan Samarinda-. Salah satunya membenahi sejumlah daerah aliran sungai (DAS).
Pendanannya tidak akan dibebankan ke APBD Kaltim ataupun APBD Samarinda. Tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut dia, sudah sewajarnya proyek itu mendapatkan dukungan anggaran dari APBN.
“Selama ini Pemprov Kaltim sudah banyak membantu pembangunan proyek nasional. Misalnya pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Bandara APT Pranoto Samarinda,” sebut dia saat disambangi awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/8/19).
Meski tidak secara spesifik ke normalisasi SKM, sambung dia, proyek pengentasan banjir di ibu kota Kaltim akan melingkupi beberapa titik. Antara lain, normalisasi Sungai Karang Asam, Karang Asam Besar dan Loa Bakung, serta Loa Janan dan Rapak Dalam.
Khusus normalisasi SKM, pemprov mengusulkan anggaran sebesar Rp 113,7 miliar ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, SKM menjadi nadir bagi pembuangan dan penyerapan air di Samarinda.
Secara keselurahan, alokasi anggaran yang diusulkan untuk normalisasi beberapa anak sungai dan SKM mencapai Rp 248,7 miliar. Namun untuk jangka panjangnya, setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 1-2 triliun untuk kebutuhan normalisasi SKM.
“Alokasi anggaran yang sedangkan kami usulkan Rp 248,7 miliar. Ibaratnya (anggaran itu) baru empat sehat, belum lima sempurna. Itu di luar biaya relokasi warga di bantaran sungai. Anggaran itu masih fokus pada konstruksi. Untuk relokasi warga dialokasikan provinsi dan kota,” jelasnya.
Jalan Tol Samarinda-Bontang Mulai Disosialisasikan
Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang adalah salah satu proyek yang digadang-gadang ingin direalisasikan Isran-Hadi pada masa kepemimpinannya. Proyek tersebut diyakini dapat mendongkrak pembangunan di Samarinda, Bontang, dan Kutim.
Fadjar menuturkan, proyek tersebut memang sudah lama diusulkan Pemprov Kaltim. Secara lisan juga sudah pernah disampaikan Wagub Hadi Mulyadi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau progres Jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum lama ini.
Selain itu, dari sisi kajian, proyek itu disebut sudah masuk dalam telaah dan kajian pemerintah pusat. Sekarang tinggal bagaimana mengawal agar proyek tersebut dimasukkan Presiden Jokowi dalam PSN yang akan dia jalankan di periode kedua kepemimpinannya.
“Proses sosialisasi sedang dilakukan. Kemudian penyusunan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) juga sedang dibuat. Yang belum adalah trase-nya. Sebelum ada itu, tidak mungkin angka proyek akan keluar,” kata dia.
Namun jika melihat jarak Samarinda-Bontang yang tidak berbeda jauh, antara 95-99 kilometer. Maka kemungkinan anggaran yang dibutuhkan juga hampir sama, berkisar diangka Rp 10-15 triliun. Skema pengerjaannya pun akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta.
Untuk diketahui, terdapat hutan lindung sekitar 17 kilometer yang juga harus dialih fungsikan nantinya. Sementara untuk proses pembebasan lahan, pemerintah membutuhkan anggaran antara Rp Rp 300-400 miliar.
“Harapannya, minimal dalam tiga tahun ke depan sudah ada pembangunan. Semaksimal mungkin akan diupayakan sebelum periode kepemimpinan Pak Isran dan Pak Hadi selesai, proyek itu sudah bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Waduk Lambakan Paser Butuh Rp 6 Triliun
Pembangunan Waduk Lambakan di Kabupaten Paser mungkin akan menjadi megaproyek pertama di bidang pengairan yang dibangun di Kaltim nantinya. Bagaimana tidak, proyek tersebut akan dibangun di atas lahan dengan luasan tidak kurang dari 6.000 hektare dengan anggaran mencapai Rp 6 triliun.
Dikatakan Fadjar, proyek itu tidak terbatas pada pengairan semata, tetapi multifungsi. Salah satunya, kemungkinan waduk itu untuk kebutuhan pembangkit listrik. Proyek tersebut diketahui telah diinisiasi sejak 2014 lalu oleh mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
“Untuk proses pembebasan lahannya tidak terlampau susah. Karena sebagaian besar dari lahan yang akan dibangun di waduk itu adalah milik pemerintah. Desain waduknya sudah lama dibuat. Tinggal diusulkan untuk masuk di PSN saja lagi,” katanya.
Menurut dia, untuk merealisasikan proyek tersebut memang terbilang susah-susah gampang. Sebab, pembangunan Waduk Lambakan adalah proyek baru yang diinisiasi Pemprov Kaltim. Selain itu, ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya.
“Ya, memang untuk menjalankan proyek itu susah-susah gampang sih. Karena memang membutuhkan anggaran besar. Terus kemudian ada banyak pihak dan instansi yang dilibatkan. Dan untuk menginisiasi proyek itu juga memang tidak mudah,” cakapnya.
Untuk diketahui, jika Waduk Lambakan terbangun, maka waduk tersebut akan tercatat sebagai waduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat dan Waduk Jatigede di Sumedang, serta di Jawa Barat.
Selain itu, keberadaan bendungan juga dapat dimanfaatkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTS) dengan daya 17 megawatt. Keberadaan waduk itu juga menjadi pengendali banjir. Jika sudah terbangun, maka akan bisa meriduksi banjir hingga 30 persen. (*)
Penulis/Editor: Yusuf Arafah
