Akurasi.id, Bontang – DPRD Bontang menggelar Rapat Paripurna VI masa sidang III Tahun 2O19, dalam rangka penyampaian nota penjelasan Raperda Kota Bontang yang berasal dari Pemerintah Daerah terkait ajuan Raperda tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan tunjangan ke-13 kepada pejabat negara, anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari APBD, Senin (13/5).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Nursalam itu juga dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam keterangannya Neni menuturkan, pemberian THR dan tunjangan ke-13 merupakan kebijakan pemerintah atas kontribusi pejabat negara, anggota DPRD, dan PNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pembangunan daerah. Pemberian tunjangan tersebut kata dia, diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran tunjangan diberikan secara proporsional.
“Saya berharap raperda ini dapat segera dilakukan pembahasan, dalam upaya percepatan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada seluruh penerima,” ujar Neni.
Berdasarkan ketentuan kata dia, pembayaran tunjangan ke-13 dilakukan pada Juli mendatang. Sedangkan THR dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum hari raya.
“Adapun THR dan tunjangan ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditanggung pemerintah daerah,” tukasnya.
Ketua DPRD Bontang, Nursalam menargetkan, raperda ini akan rampung dalam waktu lima hari. Bahkan untuk percepatan, para legislator akan menindaklanjuti langsung malam harinya setelah paripurna. Hal tersebut diungkapkan Nursalam usai Wali Kota Neni Moerniaeni membacakan nota penjelasan raperda tersebut.
“Untuk percepatan, nanti malam setelah salat tarawih langsung dilanjutkan tahapan tanggapan fraksi,” ungkapnya.
Politisi Golkar ini menambahkan, untuk nominal yang akan diterima PNS berkisar hingga Rp 15 juta. Nilai itu berasal dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan keluarga, hingga kinerja. Berbeda dengan DPRD, dia menaksir sekira Rp 5 juta karena yang diterima hanya uang representatif, tunjangan jabatan dan keluarga.
“Uang yang akan diterima nanti tanpa dipotong pajak,” terangnya. (adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
