Akurasi.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), berencana membuat laporan polisi terhadap peneliti forensik digital Rismon Sianipar di Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret nama JK dalam polemik tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, mengatakan laporan polisi itu dijadwalkan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB dan akan diwakili oleh tim pengacara.
“Iya, Pak JK bakal buat laporan terhadap Rismon Sianipar, jam 10.00 WIB di Bareskrim,” kata Abdul pada Minggu (5/4/2026).
Menurut Abdul, laporan tersebut dibuat karena muncul tudingan bahwa JK mendanai pihak tertentu untuk memperkarakan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Bantah Tudingan Dana Rp5 Miliar
Sebelumnya, JK dengan tegas membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya memberikan dana sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo untuk memperkarakan dugaan ijazah palsu Jokowi.
Dalam sebuah video yang beredar, disebutkan bahwa tuduhan tersebut berasal dari pernyataan Rismon Sianipar. Video itu menampilkan narasi yang menyebut JK sebagai pihak yang mendanai upaya hukum terkait polemik ijazah Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, JK memastikan informasi itu tidak benar dan tidak berdasar.
“Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana dan kapan?” kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
Ia juga menegaskan bahwa tudingan soal pemberian dana Rp5 miliar tersebut merupakan informasi yang tidak benar.
“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujarnya.
Pertemuan Ramadan Bukan Bahas Ijazah Jokowi
JK juga menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di kediamannya pada bulan Ramadan lalu bersama sejumlah akademisi dan profesional bukanlah untuk membahas polemik ijazah Jokowi.
Menurut dia, pertemuan tersebut hanya sebatas diskusi mengenai kondisi bangsa serta memberikan masukan terkait kebijakan pemerintah kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.
Tempuh Jalur Hukum
Pihak kuasa hukum JK menilai tuduhan yang beredar sudah masuk dalam kategori fitnah dan merugikan nama baik kliennya. Oleh karena itu, langkah hukum diambil untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Abdul mengatakan JK sebenarnya enggan memperpanjang isu tersebut. Namun karena persoalan itu sudah menjadi perhatian publik luas, maka langkah hukum dianggap perlu dilakukan.
“Pak JK sebenarnya tidak ingin mengurusi hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Tapi karena ini menjadi perhatian publik dan merupakan fitnah, maka harus disikapi secara serius,” kata Abdul.
Sementara itu, keaslian video yang menampilkan narasi tudingan terhadap JK tersebut hingga kini masih belum dapat dipastikan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
