Jakarta, Akurasi.id – 31 Agustus 2025 — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan pimpinan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah tegas sebagai respons atas gejolak dan aspirasi masyarakat yang mencuat dalam beberapa hari terakhir.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen mencabut beberapa kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan itu meliputi pencabutan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.
Selain itu, para ketua umum partai politik juga mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai keliru dalam membuat pernyataan publik hingga memicu keresahan masyarakat.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan, seluruh legislator harus lebih peka terhadap kepentingan rakyat. Ia menekankan, perwakilan rakyat tidak boleh abai terhadap suara masyarakat yang menghendaki perubahan.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, serta jajaran ketua umum partai politik. Di antaranya, Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (NasDem), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Demokrat).
Langkah pencabutan kebijakan DPR ini disebut sebagai bentuk nyata pemerintah dan partai politik dalam merespons keresahan masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
