Akurasi.id, Samarinda – Selama 10 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membangun infrastruktur yang menghabiskan triliunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ada tiga proyek tahun jamak (multiyears contract) yang menggerus anggaran daerah. Antara lain pembangunan jembatan, bandara, dan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Banyak pihak menilai, proyek-proyek tersebut telah membebani APBD dan mengorbankan program-program strategis yang bersentuhan dengan hajat hidup rakyat.
Kontras dengan sejumlah proyek fantastis itu, jalan-jalan usaha tani dan jalan-jalan yang menghubungkan desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, masih banyak yang tidak terjamah program pemerintah.
Di daerah, jika Anda mengelilingi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), maka Anda akan dengan mudah menemukan jalan yang berlumpur dan berlubang. Di Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Loa Kulu, dan sejumlah kecamatan lainnya, Anda akan tercengang. Daerah dengan kekayaan alam yang fantastis ini nyaris tidak dibangun melalui perencanaan yang matang dan terukur.
Sementara di Kota Tenggarong, berdekatan dengan kompleks kantor bupati, Anda akan menemukan proyek central bisnis distrik (CBD). Proyek ini telah menghabiskan anggaran ratusan miliar. Namun terhenti karena berbagai alasan. Salah satunya, kontraktor berurusan dengan pihak yang berwajib.
Apa yang melatari sehingga pembangunan di Kaltim belum menyentuh hajat hidup rakyat? Bagaimana pola pembangunan yang ideal untuk kesejahteraan rakyat? Berikut Akurasi.id merangkum risalah perjuangan anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Baharuddin Demmu.
Bagaimana perencanaan yang ideal untuk pembangunan Kaltim?
Usulan-usulan pembangunan harus dimulai dari rakyat. Perencanaan yang matang lahir dari akar rumput. Rakyat yang merencanakan pembangunan. Rakyat yang meminta dan mengusulkan program yang harus dijalankan pemerintah. Karena rakyat yang akan dilayani oleh pemerintah. Bukan sebaliknya.
Kalau dulu tidak begitu. Pembangunan lebih banyak dilakukan karena kemauan pemerintah. Dampaknya bagi rakyat sangat kecil. Yang penting ada program dan orang-orang yang mengerjakannya bisa menyelesaikan tugasnya.
Ke depan hal-hal seperti ini harus diubah. Pemerintah harus mengakomodir suara rakyat. Apapun yang dikerjakan pemerintah daerah, harus berdasarkan suara rakyat. Rakyat yang meminta perbaikan-perbaikan kehidupan.
Perbaikan hajat hidup rakyat ini berupa perbaikan jalan, bantuan-bantuan untuk petani, dan bantuan-bantuan untuk nelayan. Itu yang mesti diperhatikan pemerintah. Kesimpulannya, apapun yang ingin dikerjakan pemerintah, dasarnya kepentingan rakyat.
Jangan lagi ada titipan perencanaan dari orang-orang yang tidak mengerti kondisi rakyat. Bupati jangan segan datang dan duduk bersama rakyat pada saat penyusunan rencana pembangunan di kecamatan. Dengarkan keluhan rakyat. Bupati harus duduk dengan rakyat sampai semua aspirasi mereka terserap.
Program apa saja di Kaltim yang harus didahulukan pemerintah?
Pemprov Kaltim harus serius memperhatikan dan mengedepankan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat. Saat ini, dari segi ekonomi, orang-orang sedang terpuruk. Harus ada program yang diprioritaskan pemerintah. Kalau program itu tidak ada, kita rentan terhadap kemiskinan dan pengangguran.
Bagaimana cara mengetahui program prioritas untuk rakyat? Mengidentifikasi kebutuhan prioritas itu sangat sederhana. Bedakan saja antara program yang primer dan sekunder. Yang primer itu misalnya di sektor pertanian. Saat ini yang mendesak di bidang pertanian itu pemerintah mesti memberikan bantuan traktor.
Revolusi jagung yang digadang-gadang di Kukar itu masih banyak yang harus dibenahi. Selama ini pemerintah hanya membagi bibit jagung. Kalau sekadar membagi jagung, petani bisa membelinya sendiri. Yang tidak bisa dijangkau petani itu alat-alat untuk mengolah lahan.
Saat pemerintah mendorong revolusi jagung, hitung dulu kebutuhannya. Butuh berapa anggaran untuk mengolah lahan. Itu yang harus diperhatikan. Karena pengolahan lahan ini harganya mahal. Kebutuhan dasar untuk berkebun dan bertani, itu yang harus didahulukan pemerintah.
Sama dengan persoalan yang dihadapi nelayan. Apakah pemerintah pernah mencatat problem dasar nelayan? Pemerintah tidak peduli. Pemerintah hanya menengok kelompok-kelompok nelayan dan kelompok-kelompok tambak. Setelah ditengok, ada masalah, tetapi tidak dicarikan solusinya.
Pemerintah hanya memperhatikan kebutuhan sekunder. Tetapi kebutuhan primer petani tidak dipenuhi. Misalnya tambak. Apa problemnya? Kenapa pemerintah tidak memberikan hal-hal dasar untuk nelayan?
Kalau pemerintah menengok nelayan, mereka tidak bisa makmur. Itu tidak cukup. Alat-alat yang digunakan nelayan masih tradisional. Bantuan pemerintah kepada nelayan hanya kapal-kapal kecil. Harusnya nelayan sudah menerima bantuan kapal-kapal besar yang menjangkau wilayah tangkapan yang jauh.
Banyak perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah yang justru menyingkirkan kehidupan para nelayan. Contohnya Perda RZWP3K [Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil]. Itu akan menyingkirkan nelayan dari ruang-ruang penangkapan ikan. Karena ada zona-zona untuk industri dan pelabuhan.
Di sektor peternakan, kemungkinan besar pemerintah tidak pernah menghitung berapa bantuan peternakan sapi? Berapa sapi yang sudah dijual? Penyuluh tidak mengingatkan agar peternak tidak menjual sapinya. Harusnya sapi itu tidak dijual. Faktanya banyak sapi yang dijual. Peternak dikasih bantuan. Tetapi tidak didampingi. Akhirnya peternak bebas menjual sapinya.
Dari segi infrastruktur, apa yang sudah diperbaiki dan dibangun pemerintah? Hampir semua infrastruktur jalan di Kaltim tidak diperbaiki. Belum lagi jalan-jalan usaha tani. Banyak yang rusak.
Saya berharap pemerintah tidak lagi membuat proyek-proyek besar seperti jalan tol. Kalau tidak ada jalan tol, itu tidak apa-apa. Masih ada jalan yang lain. Kenapa jalan-jalan di desa-desa, jalan usaha tani, dan lainnya itu tidak diperbaiki? Buat saja jalan-jalan desa, perkebunan, dan usaha tani yang mulus. Sehingga rakyat dengan mudah mengangkut hasil pertanian dan perkebunannya.
Jalan-jalan kecamatan di Kukar itu sangat buruk. Padahal Kukar mempunyai sentra perikanan. Tetapi saat hujan, kita sulit menjangkaunya. Jalannya berlumpur. Harusnya itu yang menjadi program prioritas pemerintah. Pemerintah harus membangun jalan yang menghubungkan desa, kecamatan, dan kabupaten. Itu dulu yang harus diperbaiki dan dibangun pemerintah. Setelah itu, baru kita menengok dan membangun infrastruktur-infrastruktur yang lain. (*)
Penulis: Ufqil Mubin
Editor: Ufqil Mubin
