Akurasi.id – Rencana Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang melibatkan 347 siswa SMAN 6 Depok menuju Surabaya, Jawa Timur, hingga Bali kini memicu kontroversi. Walaupun Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau untuk membatalkan rencana tersebut, pihak sekolah dan komite tetap melanjutkan perjalanan yang dijadwalkan berlangsung hingga Senin (24/2/2025).
Rencana Study Tour dan Tujuan Pendidikan
Sebanyak 347 siswa dari kelas 11 SMAN 6 Depok berangkat untuk mengikuti KOB yang tidak hanya berfokus pada wisata, tetapi juga observasi lingkungan dan budaya. Selama di Surabaya, siswa akan tinggal bersama penduduk Desa Kungkuk, Batu, Malang, untuk belajar bertani, beternak, dan melakukan pengamatan langsung terhadap budaya setempat. Bali pun menjadi destinasi terakhir perjalanan untuk tujuan wisata setelah agenda observasi selesai.
Tanggapan Gubernur Jawa Barat dan Pihak PHRI
Namun, kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi menimbulkan ketegangan. Dedi menganggap bahwa banyak kegiatan study tour di sekolah lebih mirip dengan piknik daripada kegiatan edukasi yang bermanfaat. Ia menyebutkan bahwa penggunaan istilah “study tour” seharusnya menggambarkan kegiatan akademik, bukan sekadar liburan.
Sementara itu, kebijakan ini mendapat protes dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, yang menilai kebijakan tersebut dapat merugikan pendapatan daerah, khususnya sektor pariwisata. Dedi Mulyadi, dalam penjelasannya, merasa heran dengan keberatan yang muncul, terutama dari pelaku pariwisata, karena kebijakan tersebut hanya melarang study tour di wilayah Jawa Barat.
Protes SMAN 6 Depok dan Komite Sekolah
SMAN 6 Depok menegaskan bahwa tujuan mereka bukan hanya untuk berwisata, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran di luar kelas, khususnya terkait dengan PPKN. Komite sekolah juga memastikan bahwa mereka akan membantu siswa yang mengalami kesulitan membayar biaya program sebesar Rp 3,8 juta, yang meliputi transportasi dan akomodasi.
Dampak Ekonomi dan Kebijakan yang Dipertanyakan
Deddy dari PHRI menilai kebijakan larangan study tour ini berpotensi menambah beban ekonomi daerah yang sudah terdampak oleh efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, Jawa Barat, yang selama ini menjadi tujuan study tour bagi siswa dari daerah lain, kini berisiko kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor pariwisata.
Persoalan study tour SMAN 6 Depok ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan pendidikan dan dampak ekonomi yang lebih luas. Sementara pihak sekolah tetap berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut demi tujuan pendidikan, Gubernur Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya membedakan antara kegiatan akademik dan wisata semata. Polemik ini menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan dapat berdampak pada sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan perekonomian daerah.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
