Akurasi.id – Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara terkait kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah,” ujar Jokowi saat ditanya mengenai kabar pemblokiran tersebut.
Jokowi mengaku tetap berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, ia menekankan bahwa komunikasi tersebut tidak berkaitan dengan urusan pekerjaan, melainkan hanya sekadar menanyakan kabar pribadi.
“Kadang-kadang hanya mengabarkan, bukan soal pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas?’ atau ‘Keluarga gimana?’ Itu saja,” jelas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa urusan pembangunan IKN adalah tanggung jawab pemerintahan yang sedang berjalan.
“Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik. Urusan pemerintah,” katanya.
IKN Tetap Ditargetkan Pindah pada 2028
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa ibu kota Indonesia akan tetap berpindah ke IKN pada 2028, meskipun saat ini ada isu pemblokiran anggaran pembangunan.
“IKN ini, setahu kami sampai sekarang, tetap target dari Presiden. Tahun 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN,” ujar Bahlil dalam acara Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Jakarta.
Menurut Bahlil, proses pembangunan IKN masih terus berjalan sesuai rencana meskipun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek tersebut mengalami pemblokiran sementara oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia pun menegaskan bahwa strategi penyelesaian proyek IKN berada di tangan Kementerian PU. Namun, Bahlil enggan mengungkapkan detail mengenai strategi tersebut dan menyerahkannya kepada Menteri PU, Dody Hanggodo.
“Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU. Jadi, kami nggak bisa terlalu mendalami, jangan merasa karena ketua umum partai semua tahu. Nggak juga,” jelasnya.
Bahlil juga menambahkan bahwa keputusan terkait pembangunan IKN akan tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Helicopter view-nya yang tahu tentang bagaimana negara ke depan adalah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden,” tambahnya.
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan karena Efisiensi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
“Beda, beda. Pemblokiran ini adalah mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun,” kata Zainal.
Ia juga memastikan bahwa dana yang diblokir bukan merupakan bagian dari anggaran operasional, melainkan hanya langkah administratif yang kerap dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara.
Meski menghadapi pemblokiran anggaran sementara, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintahan Prabowo Subianto masih menargetkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pada tahun 2028. Adapun strategi penyelesaian proyek tersebut kini menjadi tanggung jawab Kementerian PU. Dengan demikian, publik masih harus menunggu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menuntaskan pembangunan IKN di tengah berbagai tantangan yang ada.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
