Akurasi.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Keputusan ini menjadi sorotan publik sebagai bagian dari rencana besar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025), menyampaikan bahwa arahan Presiden ini menandai era baru dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. “Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” ujar Basuki.
Persiapan Infrastruktur Dimulai pada 2025
Persiapan sarana dan prasarana di IKN telah dimulai pada awal 2025. Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pembangunan jalan dan fasilitas penting lainnya. Salah satu proyek yang akan dimulai tahun ini adalah Masjid Nusantara, yang direncanakan menjadi ikon spiritual dan budaya di kawasan tersebut.
“Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi untuk pembangunan jalan sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” tambah Basuki.
Percepatan Layanan Perbankan di IKN
Selain infrastruktur pemerintahan, Otorita IKN juga menggandeng sejumlah bank besar di Indonesia untuk mempercepat pembangunan layanan jasa perbankan di KIPP. Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (17/1/2025), investor dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), hingga PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyatakan dukungannya.
Layanan perbankan ini direncanakan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, untuk mendukung kebutuhan penduduk yang akan berpindah ke IKN. “Percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga,” jelas Basuki.
IKN sebagai Proyek Strategis Nasional
IKN merupakan proyek ambisius yang pertama kali diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam forum internasional G20, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ini. DPR juga telah mengesahkan perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK).
Pemindahan pusat pemerintahan ke IKN diharapkan menciptakan pemerintahan yang lebih terdesentralisasi, modern, dan efisien. “Kami yakin pembangunan IKN akan membawa perubahan besar bagi Indonesia,” tegas Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Tonggak Baru pada 2028
Rencana Prabowo untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 menjadi tonggak sejarah penting, sekaligus simbol kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, layanan perbankan, dan fasilitas publik, IKN diharapkan mampu menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan yang modern dan inklusif.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
