Akurasi.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Meski demikian, partai berlambang banteng ini memutuskan untuk tidak mengirimkan kadernya sebagai anggota kabinet.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mendasarkan keputusan ini pada prinsip gotong royong yang menjadi inti ideologi Pancasila.
“Ibu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader sebagai anggota kabinet,” ujar Basarah.
Gotong Royong, Bukan Oposisi
Dalam pernyataannya, Basarah menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan sistem presidensial tidak mengenal konsep oposisi seperti negara lain. PDI Perjuangan memilih untuk menjalankan prinsip gotong royong melalui fungsi pengawasan di parlemen.
“Kami akan membantu pemerintahan Presiden Prabowo dengan menjalankan fungsi pengawasan di MPR dan DPR,” kata Basarah.
Hubungan Baik Megawati dan Prabowo
Keputusan untuk berada di luar kabinet juga tidak memengaruhi hubungan baik antara Megawati dan Prabowo. Bahkan, Megawati memiliki panggilan khusus untuk Prabowo, yaitu “Mas Bowo”. Basarah menyebutkan bahwa hubungan persahabatan keduanya menjadi fondasi komunikasi yang solid antara PDI Perjuangan dan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ibu Mega menegaskan bahwa posisi politik PDI Perjuangan saat ini berbeda dengan era pemerintahan SBY pada 2004-2014. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik dan penuh persahabatan,” ujar Basarah.
Megawati bahkan sempat mengungkapkan dalam pidatonya bahwa Prabowo menyukai nasi goreng buatannya. Namun, ia belum sempat membuatkan nasi goreng untuk Prabowo karena masih fokus pada kader-kader PDI Perjuangan yang gagal di Pemilu dan Pilkada 2024.
Kongres PDI Perjuangan 2025 Jadi Penentu Sikap Politik Lanjutan
Sikap resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan pada 2025. Sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi internal, keputusan strategis akan dibuat melalui forum tertinggi partai tersebut.
Perbandingan dengan Golkar
Direktur Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menyoroti perbedaan pendekatan politik PDI Perjuangan dengan Golkar. Menurutnya, Golkar cenderung memilih untuk selalu berada di dalam pemerintahan, sedangkan PDI Perjuangan lebih selektif.
“Golkar itu jelas orientasinya, harus menjadi bagian dari pemerintah. PDI Perjuangan berbeda. Dia hanya akan berada di pemerintahan jika menang,” jelas Aditya.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
