Akurasi, Nasional. Jakarta 1 Maret 2024, Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menimbulkan kontroversi pasca-pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Penghargaan yang disematkan pada Rabu, 28 Februari 2024, ini langsung menuai reaksi beragam dari netizen dan beberapa kalangan yang mengkritik keputusan tersebut.
Pengumuman penganugerahan gelar ini memicu diskusi hangat di berbagai platform media sosial, dengan netizen membagikan pendapat mereka mengenai keputusan Presiden Jokowi. Tagar #Jokowi dan #Prabowo menjadi trending topic di Twitter, menandakan tingginya minat publik terhadap isu ini. Sejumlah netizen menyatakan kekaguman mereka atas apa yang mereka anggap sebagai pengakuan atas jasa Prabowo di bidang pertahanan. Namun, tak sedikit pula yang menyuarakan kekecewaan dan kritik, menilai pemberian gelar tersebut tidak tepat.
Kritikan yang muncul terutama berfokus pada kontroversi masa lalu Prabowo, khususnya terkait dengan kasus hak asasi manusia (HAM) berat di era Orde Baru. Sebagian netizen menganggap bahwa pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo merupakan langkah mundur dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. “Ini adalah tamparan keras bagi keluarga korban pelanggaran HAM yang hingga kini masih menanti keadilan,” tulis seorang pengguna Twitter.
Di samping itu, beberapa analis politik dan pengamat sosial juga turut mengungkapkan pandangan mereka melalui kolom opini dan diskusi-diskusi di media online. Mereka menilai, keputusan Jokowi memberikan gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo bisa dimaknai sebagai langkah politik yang memiliki implikasi lebih jauh, terutama menjelang pemilihan umum mendatang.
Aksi Kamisan ke-807 yang digelar di depan Istana Merdeka menjadi salah satu bentuk protes nyata dari masyarakat sipil. Dalam aksi tersebut, para peserta menuntut pencabutan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024. Maria Catarina Sumarsih, salah satu peserta aksi, mengatakan bahwa keputusan Jokowi adalah pembalikan fakta dan pengkhianatan terhadap reformasi.
Tidak hanya di media sosial dan aksi demonstrasi, diskusi tentang pemberian gelar ini juga merambah ke ruang-ruang diskusi akademis dan forum-forum online, di mana banyak yang mengkritik pemberian gelar kehormatan militer kepada seseorang dengan latar belakang kontroversial di masa lalu. Para kritikus menyoroti pentingnya mempertahankan standar tinggi dalam pemberian penghargaan negara untuk menghindari preseden yang bisa merusak integritas dan nilai-nilai keadilan.
Pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi telah memicu debat luas mengenai standar penghargaan, penegakan HAM, dan politik di Indonesia. Sementara beberapa pihak memandang ini sebagai pengakuan atas jasa-jasa Prabowo, banyak juga yang menganggapnya sebagai langkah yang berpotensi mengaburkan garis antara keadilan dan politik. Ke depannya, respons dan reaksi ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang sensitif dan berdampak luas bagi masyarakat.(*)
Editor: Ani
