Akurasi, Nasional. Jakarta, 27 November 2023 – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi. Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pada 22 November 2023 terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Praperadilan Firli Bahuri diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sidang perdana dijadwalkan pada 11 Desember mendatang. Gugatan tersebut diarahkan kepada Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto, yang diduga memiliki peran dalam penetapan Firli sebagai tersangka.
Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, Firli Bahuri menyatakan bahwa Syahrul Yasin Limpo membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Metro Jaya atas rekomendasi Karyoto pada 12 Agustus 2023 setelah gelar perkara pada 13 Juni 2023. Firli Bahuri dalam dokumen praperadilan menyatakan bahwa laporan kasus ini termasuk dalam kategori laporan tipe A, yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
Kuasa Hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena penetapan tersangka Firli terkesan terburu-buru, tanpa melalui tahap penyelidikan yang seharusnya menjadi prosedur dalam penanganan kasus hukum. Ian Iskandar menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkapkan segala kejanggalan dalam proses penetapan Firli sebagai tersangka selama sidang praperadilan.
“Ia menyatakan Polda Metro Jaya melakukan penyidikan tanpa melalui tahap penyelidikan dalam kasus dugaan penerimaan suap dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, Firli juga menuduh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto sebagai dalang penetapannya sebagai tersangka,” ujar Ian Iskandar.
Ian Iskandar menegaskan bahwa pihaknya akan mengungkap proses penetapan Firli sebagai tersangka dari awal hingga ditetapkannya status tersangka. Dengan membawa fakta-fakta ini ke ruang sidang praperadilan, Ian berharap masyarakat dapat mengetahui secara transparan proses hukum yang dijalankan terhadap kliennya.
Gugatan praperadilan ini juga mengangkat isu kejanggalan terkait dengan laporan kasus, di mana laporan tipe A, yang seharusnya diajukan oleh korban atau pihak terkait, justru dibuat oleh aparat kepolisian sendiri. Ian Iskandar menyebut laporan tersebut sebagai salah satu dasar gugatan praperadilan, menyatakan bahwa Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan yang seharusnya diajukan oleh korban, namun dibuat oleh pihak penyidik.
Selain itu, Ian Iskandar mengindikasikan bahwa kliennya, Firli Bahuri, merasa ada peran dalang di balik penetapan dirinya sebagai tersangka. Dalam hal ini, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto, disebut sebagai pihak yang diduga terlibat dalam menentukan status tersangka Firli.
“Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian klasifikasi gugatan praperadilan yang dimuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.
Langkah hukum Firli Bahuri ini juga diperkuat dengan pernyataan bahwa pihaknya akan mempersiapkan langkah hukum selanjutnya setelah praperadilan. Ian Iskandar menyatakan bahwa bukti-bukti yang kuat akan dikumpulkan untuk melawan Karyoto setelah gugatan praperadilan selesai.
Proses hukum ini menjadi sorotan publik, mengingat Firli Bahuri sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPK, lembaga yang memiliki peran penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kasus hukum yang menjerat mantan pejabat tinggi semacam Firli tentu menjadi perhatian masyarakat, yang menantikan kejelasan dari jalannya proses hukum ini. Sidang praperadilan pada 11 Desember mendatang diharapkan membawa fakta-fakta baru ke publik, menyoroti tata cara penanganan kasus yang dapat menjadi preseden penting dalam sistem peradilan Indonesia.(*)
Editor: Ani
