Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni menyoroti skema pendanaan pembangunan IKN di Kaltim. Pasalnya, ada kekhawatiran pembangunan IKN hanya akan membebani APBN yang kemudian berdampak pada pembangunan daerah-daerah di Kaltim.
Akurasi.id, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur sejatinya menjadi angin segar tersendiri bagi warga Kaltim. Sebab, dengan pembangunan tersebut, terselip harapan akan adanya peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi warga.
Namun, seiring berjalannya waktu, nampaknya pemerintah menjadikan pembangunan ini sebagai fokus utama. Hingga mengesampingkan pembangunan-pembangunan di daerah.
Dari pengesahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang dianggap tergesa-gesa. Persiapan lelang sejumlah proyek infrastruktur dasar senilai lebih dari Rp4,9 triliun yang dibiayai APBN.
Hingga permasalahan pemerintah yang hingga kini belum mendapatkan investor riil pasca mundurnya SoftBank. Juga belum ada realisasi investasi UEA, Arab Saudi, dan China yang diklaim pusat.
Termasuk klaim bahwa UEA akan memasukkan USD20 miliar, setara Rp299,5 triliun, di Indonesia Investment Authority. Hal inilah yang menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aji Mirni Mawarni.
“Megaproyek IKN bakal menyedot dana setidaknya Rp466 triliun, dengan tahapan kompleksnya diproyeksikan selesai 2045. Ini baru angka perkiraan awal, yang bisa saja membengkak. Kondisi ini sangat krusial. Harus dipastikan bahwa proyek IKN tidak membebani APBN. Terlebih Indonesia membutuhkan banyak pendanaan untuk bangkit pasca pandemi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.
Skema Pendanaan Pembangunan IKN Harus Clear and Clean
Mungkin saja pada tahap awal pemerintah menggunakan APBN untuk infrastruktur dasar. Namun, harus dipastikan skema pendanaan selanjutnya juga clear and clean. Pastikan pula investasi-investasi raksasa yang di klaim bakal masuk tidak menyandera Indonesia.
Jangan sampai tendensi ada udang di balik batu membuat situasi RI terhimpit, terjepit, bahkan bangkrut. Karena utang yang membelit untuk membangun jantung negara bernama IKN Nusantara. Padahal melunasi utang negara yang lama saja membutuhkan upaya luar biasa lintas generasi.
“Saya memberi atensi pada situasi Kaltim yang belum banyak berubah pasca penetapan IKN. Besaran APBD masih segitu-segitu saja, proyek strategis nasional (PSN) juga belum banyak perkembangan. Padahal euforia pemindahan IKN sudah menjadi angin segar bagi warga,” ungkap Anggota DPD RI dari Dapil Kaltim ini.
Selain itu, kondisi infrastruktur Kaltim pun masih senjang dan timpang antara perkotaan dan pedalaman. Terutama kondisi jalan, air bersih, dan jaringan listrik. Masih terdapat 509 titik desa blankspot dan 177 titik desa low signal. Bahkan terdapat 17 desa yang berstatus tertinggal di empat kabupaten.
Sejumlah urusan besar pun masih menggantung. Mulai dari ketidakjelasan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur (seperti jembatan tol Balikpapan-PPU, finishing Jembatan Pulau Balang, Bendungan Marangkayu dan Telake). Hingga tumpang tindih lahan dan ketersedian lahan pertanian.
Aji Mawar: Kaltim Belum Mendapatkan Dampak Memadai Dari Kontribusi PDRB Nasional
Pusat fokus membangun area IKN, yang mencakup sebagian kecil wilayah PPU dan Kukar. Namun Kaltim, yang telah banyak berkontribusi bagi PDRB nasional, belum mendapat efek tetesan yang nyata dan memadai.
Menurutnya, semua pihak memang mendukung pembangunan IKN. Namun, tetap harus tetap jernih dalam melihat dan mempertimbangkan urgensi dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Sedih rasanya melihat langkah pemerintah yang memiliki fokus besar terhadap IKN dan mempersiapkan SDM terdekat di sekitar IKN. Namun, daerah lain di Kaltim belum mendapat dukungan dan perhatian. Bahkan DAK dan DAU di daerah pun ada yang dihapus, atau terancam dihapus, dengan alasan fokus membangun IKN,” tegasnya.
Ia mengatakan, pembangunan daerah satelit IKN sama pentingnya dengan pembangunan area IKN. Sebab, pembangunan IKN bisa memperkuat wilayah Kaltim secara keseluruhan.
Baik infrastruktur, SDM, pendidikan, serta lingkungan. Kita pun berharap IKN mampu membawa kesejahteraan baru bagi masyarakat Kaltim dan warga lokal di sekitarnya.
“Hal penting yang selalu saya suarakan. Karena Kaltim sudah berkontribusi besar untuk negeri ini. Sudah semestinya pusat memberikan perhatian dan dukungan yang berbanding lurus dan benar-benar adil terhadap Kaltim,” pungkasnya. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
