Akurasi.id – Dugaan suap yang dilakukan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kaltim, Abdullah Sani, terhadap sejumlah pihak untuk memuluskan langkahnya menjadi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, bakal berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim akan memanggil gubernur untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap tersebut.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin mengatakan, pemanggilan Gubernur Kaltim Isran Noor diperlukan agar masalah tersebut dapat diterangkan pada publik. Karena polemik tersebut sudah mencuat di masyarakat.
“Kami memandang penting agar pimpinan memanggil saudara gubernur. Supaya gubernur menjelaskan duduk permasalahan dugaan suap dalam pemilihan sekretaris provinsi itu,” kata Syafruddin di sela-sela sidang paripurna DPRD Kaltim, Selasa (22/1/19).
Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun menyebut, pihaknya akan menindaklanjuti desakan dari anggota dewan tersebut. “Kita akan agendakan pemanggilan itu di rapat pimpinan,” tuturnya.
Diketahui, pada 19 Januari lalu, Awang Faroek Ishak mengklaim bahwa Abdullah Sani berupaya menyuap Isran Noor dengan memberikan uang senilai USD 300 ribu. Uang itu diberikan agar memuluskan langkahnya sebagai Sekprov Kaltim.Dari pengakuan Awang Faroek, pemberian uang itu ditolak Isran. Karena Gubernur Kaltim itu tidak memerlukan uang tersebut.
“Isran bilang, uang saya lebih banyak daripada kamu,” demikian mantan gubernur itu memperagakan penolakan Isran di saat uang itu hendak diberikan Abdullah Sani. Awang Faroek menyesalkan sikap Isran yang tidak menahan uang tersebut. Karena uang itu dapat dijadikan bukti untuk membawa masalah tersebut di meja hijau.
Meski begitu, dia mengaku telah menyampaikan laporan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengungkap dugaan penyuapan tersebut. Selain itu, mantan Gubernur Kaltim itu menyebut Abdullah Sani telah menyogok sejumlah pihak di pemerintah pusat. “Karena jelas-jelas ada praktik gratifikasi dalam proses (seleksi Sekprov Kaltim),” tegas Awang Faroek.
Dalam seleksi Sekprov Kaltim tersebut, ada tiga nama yang lolos seleksi. Antara lain Asisten I Sekprov Kaltim Muhammad Sabani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim Muhammad Aswin, serta Kepala DPMTSP Kaltim Abdullah Sani.
Sejatinya, seleksi tersebut sudah berakhir saat Awang Faroek masih menjabat sebagai gubernur. Muhammad Sabani terpilih sebagai pimpinan pegawai di provinsi itu. Namun belakangan, muncul nama Abdullah Sani.
Dia menduga itu terjadi lantaran yang bersangkutan melakukan praktik suap. Isran Noor yang dimintai keterangan oleh awak media membantah tudingan tersebut. “Bagaimana ceritanya? Nggak ada uang (USD 300) itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMTSP Kaltim Abdullah Sani, hingga berita ini diturunkan, belum dapat dimintai keterangan. Beberapa nomor telpon yang bersangkutan saat dihubungi juga tidak ada yang aktif. (*)
Penulis: Ufkil Mubin
Editor: Yusuf Arafah
