Kadin DKI Jakarta menegaskan tak bisa menerapkan saran Menaker agar pegawai swasta WFH. Menaker sarankan pegawai swasta WFH di momen arus balik lebaran.
Akurasi.id, Jakarta – Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan, tidak bisa menerapkan saran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar pegawai swasta bekerja dari rumah (work from home/WFH).
Saran dari Ida tersebut untuk menghindari lonjakan arus balik mudik Lebaran.
Menurut Diana, dengan mempertimbangkan sektor usaha yang beragam serta melihat kondisi yang saat ini mulai ada pergerakan kebangkitan pasca-pandemi covid-19.
“Maka, kami dunia usaha khususnya swasta tidak bisa melakukan WFH untuk seluruh sektor usaha karena tidak semua sektor usaha dapat di sama ratakan,” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/5).
Selain itu, kata Diana, di sektor usaha swasta banyak kegiatan untuk mempertahankan bisnis dengan melakukan operasional secara nyata.
[irp]
Jangan Sampai WFH Ganggu Aktivitas Pengusaha Swasta
Lebih lanjut, ia mengingatkan jika dari lembaga-lembaga instansi pemerintah yang melakukan WFH dan merupakan pelayanan publik, jangan sampai mengganggu aktivitas pengusaha swasta.
Sehingga, produktivitas perusahaan-perusahaan swasta tetap berjalan optimal. “Pelayanan harus tetap jalan karena biasanya kalau ada WFH, maka menjadi alasan dalam pelaksanaan pelayanan,” terang dia.
Sebelumnya, Ida menyarankan pegawai swasta yang mudik untuk WFH. Hal tersebut berlaku untuk menghindari pemudik kembali ke Jakarta pada puncak arus balik dan mengurai kemacetan.
Ia menyarankan agar pengusaha berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pekerja atau buruh yang mudik Lebaran.
“Tentunya, pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan aturan yang berlaku di masing-masing tempat kerja,” ujarnya.
Menurut Ida, pengusaha dan buruh dapat berdialog dan berkoordinasi secara intensif untuk mewujudkan hal tersebut.(*)
Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
