Operasional Rumah Sakit Terseok-Seok, Pemkot Samarinda Ajukan Dana Talangan ke Gubernur Kaltim. Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, jika Pemprov Kaltim tidak ikut campur tangan, maka penanganan pandemi di Kota Tepian juga akan ikut terseok-seok.
Akurasi.id, Samarinda – Rumah Sakit di Kota Tepian, sebutan Samarinda, mulai menghadapi situasi pelik terkait masalah keuangan. Hal ini terjadi lantaran pemasukan rumah sakit menurun drastis akibat pengurangan pasien non Covid-19.
Sedangkankan tunggakan klaim rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tak kunjung dibayarkan. Membuat keadaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang ‘sakit’ karena dampak Covid-19, menjadi beban tambahan bagi pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini kemudian mandasari Wali Kota Samarinda Andi Harun beserta Wakil Wali Kota Rusmadi, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sugeng Chairuddin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ismed Kosasih, Asisten 3 Ali Fitri Noor berinisiatif menghadap Gubernur Kaltim guna melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Samarinda, yang sebelumnya tak direncanakan, pada Jumat (21/7/2021).
Andi Harun menjelaskan, salah satu poin penting yang didiskusikan pada pertemuan itu adalah situasi dilematis yang dialami rumah sakit pemerintah dan swasta dalam penanganan Covid-19. Situasi yang dimaksud cash flow rumah sakit sedang ‘bermasalah’ disebabkan pemasukan yang menurun drastis akibat pengurangan pasien non Covid-19.
Sedangkan rumah sakit perlu biaya operasional untuk membeli obat, menangani pasien, dan membayar gaji tenaga kesehatan (nakes). “Membuat rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 benar-benar berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi rumah sakit wajib menangani pasien covid, sedang di sisi lain cash flow rumah sakit-rumah sakit tersebut ‘sesak nafas’,” kata dia.
Ia menyampaikan, klaim RSUD AW Sjaharanie menunggak hingga Rp90 miliar, RSUD IA Moeis menunggak hingga Rp30 miliar. Termasuk tunggakan puluhan miliar juga dialami rumah sakit-rumah sakit swasta di Samarinda. Terhadap hal itu, Samarinda ajukan dana talangan ke Pemprov Kaltim.
Sehingga dalam pertemuan tersebut, Pemkot Samarinda mengusulkan kepada Gubernur Kaltim untuk sementara membantu dana talangan agar rumah sakit di Samarinda tetap bisa bertahan melakukan penanganan pasien Covid-19. Apabila klaim rumah sakit telah terbayarkan, maka dana talangan tersebut akan dikembalikan ke Pemprov Kaltim.
[irp]
“Kota Samarinda sedang menyiapkan skema talangan kepada RSUD IA Moeis Samarinda, namun Samarinda tidak bisa bekerja sendiri. Butuh bantuan Bapak Gubernur. Mudahan Bapak Gubernur Kaltim berkenan mempertimbangkan saran dan permohonan dimaksud,” pintanya.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah melayangkan 2 surat ke Pemprov Kaltim. Surat pertama berisi permintaan dukungan Pemprov Kaltim terhadap upaya pemkot menangani dan menanggulangi Covid-19.
Surat tersebut dilayangkan lantaran saat ini beban Samarinda lebih berat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kaltim. Selain karena ibu kota provinsi, luas wilayah, jumlah penduduk, sosial ekonomi masyarakat, dan fasilitas kesehatan menjadi faktornya.
[irp]
Sedangkan surat kedua berisi saran agar Pemprov Kaltim memberikan talangan dana. Menurut Andi Harun, jika pembayaran kepada beberapa rumah sakit ini lancar dan tepat waktu, ia meyakini penanganan pasien Covid-19 bisa lebih lancar. “Mudah-mudahan disetujui. Namanya juga permintaan. Saya juga sudah berbicara kepada Pak Wagub tolong dibantu,” tutupnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
