Evaluasi Satu Persatu SKPD Pemprov Kaltim, Dewan Panggil Balitbangda dan Bappeda. Hasilnya, dari sisi serapan anggaran, kedua instansi itu mengaku tidak begitu punya masalah. Hanya saja, masalah umumnya yakni terkendala peralihan sistem administrasi saja.
Akurasi.id, Samarinda – Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021, DPRD Kaltim gencar melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan tujuan untuk memastikan penganggaran nantinya tidak tumpang tindih dengan program pembangunan yang belum terserap anggarannya.
Kali ini DPRD Kaltim melaksanakan rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim, pada Rabu, (30/6/2021), untuk mengevaluasi kegiatan Pemprov Kaltim dan rencana kegiatan APBD-P 2021.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja SKPD. Untuk memberikan saran-saran serta target yang harus dicapai oleh pihak terkait, terutama di tengah rendahnya serapan APBD Murni 2021.
“Nanti kami undang lagi rapat untuk melihat progresnya. Dari rapat pertama ini seperti apa. Makanya tadi kami minta Balitbangda mengatasi kendala-kendala yang ada. Selama ini kan kendalanya dalam hal sistem. Satunya menggunakan Simda yang satu EESPD,” terang Sarkowi kepada awak media.
Ia menilai, karena sekarang permasalahan terhadap sistem sudah lewat, maka Pemprov Kaltim dituntut untuk gerak cepat dalam mengeksekusi kegiatan. Sehingga harapannya anggaran akan terserap dengan maksimal. “Nanti dilihat kendalanya apa lagi. Harus gerak cepat. Kami harapkan progresnya segera cepat terserap,” ucapnya.
Kendati kemudian nantinya alokasi anggaran yang sudah dikucurkan berakhir menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), maka setidaknya menurut Sarkowi, Silpa itu dikarenakan benar-benar ada penghematan dari program yang dijalankan. Bukan dikarenakan adanya program yang tidak dapat dilaksanakan atau mepetnya waktu pengerjaan. “Kalau seperti itu, kan kinerjanya patut dipertanyakan,” katanya.
[irp]
Terpisah, Kepala Balitbangda Kaltim Abdullah Sani mengakui, realisasi yang dilakukan di instansi yang dia pimpin baru 50 persen. Namun hal itu semata-mata karena banyak kegiatan yang harus dilakukan dan ditambah perubahan sistem administrasi yang memperlambat eksekusi kegiatan.
“Kami memang agak terlambat, makanya dijelaskan dalam rapat. Karena kami memiliki 9 penelitian yang harus dilakukan dan belum tuntas. Kemudian ada kegiatan dan kajian-kajian lainnya yang juga belum terlaksana secara maksimal,” terang dia.
Senada, Sekretaris Bappeda Kaltim Charmarijaty mengakui, pihaknya pun mengalami kendala yang sama mengenai permasalahan sistem administrasi. “Secara keseluruhan, serapan anggaran masih kecil, tapi aktivitas fisiknya sudah banyak. Bappeda tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik hanya terkendala masalah administrasi,” ujarnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
