Disdikbud Pastikan Kegiatan Belajar di SMA 10 Melati Tetap Berjalan, Penyelesaian Masalah di Tangan Gubernur. DPRD Kaltim mengingatkan pemprov agar tidak terus membiarkan sengketa kepemilikan SMA 10 Melati terus berlarut.
Akurasi.id, Samarinda – Para orang tua dan siswa SMA 10 Melati Samarinda Seberang kini sedikit bisa nernapas lega. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, memutuskan membiarkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi siswa di Kampus A SMA 10 Melati. Sembari mengupayakan proses penyelesaian atas sengketa kepemilikan sekolah tersebut.
Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi yang dijumpai usai rapat di DPRD Kaltim, Rabu (9/6/2021), menyampaikan, kalau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 masih dapat dilakukan di SMA 10 Melati. Tidak ada larangan apapun meski sedang ada persoalan di SMA 10 Melati.
“Pokoknya PPDB tidak ada perubahan. Sesuai petunjuk teknis (juknis) dan pentunjuk pelaksanaan (juklak) yang berlaku,” kata Anwar kepada awak media.
Mengenai keinginan Yayasan Melati merenovasi gedung Kampus A SMA 10 Melati, lanjut dia, masih menunggu arahan dan keputusan gubernur Kaltim. “Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut. Menunggu keputusan Pak Gubernur Kaltim. Tapi kalau rencana pemindahan, ya tidak apa-apa. Kan cuma rencana,” katanya.
Dia mengakui, saat ini Pemprov Kaltim memang masih kekurangan gedung sekolah. Seperti gedung untuk SMA 14, SMA 16, dan SMA 17 Samarinda. Kendati demikian, Disdikbud tetap mengupayakan penambahan gedung baru bagi SMA yang kekurangan di Kaltim.
“Kalau buat Gedung B (SMA 10 Melati) yang ada di Jalan Perjuangan, ya tetap dipakai. Kalau belum dibangun, ya diupayakan. Target pindah tahun 2022,” ujarnya.
[irp]
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menegaskan, dewan telah meminta Pemprov Kaltim segera menyelesaikan polemik Kampus A SMA 10 Melati. Mereka tidak ingin, persoalan ini berlarut, sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa.
“Permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut-larut (kan kasihan para siswa yang ingin belajar, mereka harus terganggu dengan ada masalah seperti itu),” pintanya.
Dia menjabarkan, munculnya permasalahan di SMA 10 Melati, dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara pihak sekolah dan yayasan mengenai pemanfaatan Kampus A SMA 10 Melati. Yayasan Melati mengklaim jika Kampus A SMA 10 Melati adalah milik mereka. Sementara pemerintah memiliki penafsiran berbeda.
“Tanah tempat gedung SMA 10 Melati dibangun, merupakan milik Pemprov Kaltim. Makanya kami minta pemprov betul-betul menyelesaikan permasalahan ini. Apapun keputusannya, nanti kami mendukung,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
