Selesaikan Sengkarut SMA 10 Melati, Disdikbud Diminta Hadir, Jawad: Kalau Perwakilan, Kami Usir. Komisi IV DPRD Kaltim tidak ingin masalah SMA 10 Samarinda yang sudah berlarut-larut ini, hanya menjadi masalah yang tidak berujung.
Akurasi.id, Samarinda – Tarik ulur mengenai pemindahan SMA 10 Melati Samarinda belum juga menemui titik terang. Pasalnya, semua pihak yang memiliki wewenang terhadap sekolah tersebut belum dipertemukan dan mengambil jalan tengah.
Pada Selasa (8/6/2021), DPRD Kaltim mengadakan mediasi dengan pihak Komite SMA 10 Melati Samarinda. Pertemuan tersebut dihadiri pihak sekolah, ikatan alumni, dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kampus A SMA 10 Melati.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan, pada pertemuan hari ini, intinya dewan hanya mendengarkan aspirasi dan tuntutan pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Tuntutannya kan, pertama, mereka minta PPDB tetap jalan. Kedua, sekolah jangan dipindah, tetap di sana, sampai betul-betul pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang yang ada di sekolah,” terang Rusman saat ditemui awak media usai rapat.
Rusman menyebut, pihaknya telah melakukan tinjauan ke bangunan sekolah kampus B dan menyatakan bangunan tersebut tidak layak dijadikan gedung sekolah. Karena tidak memiliki fasilitas penunjang seperti tempat salat, tempat upacara, dan saran pendukung lainnya. Kemudian letaknya terjal tepat di atas tanjakan. Ruangan kelasnya pun tidak memadai.
“Karena itu yang menjadi permasalahan komite sekolah, dalam situasi belum layak ditempati kok disuruh pindah. Yang meminta pindah itu pihak yayasan, bukannya Pemprov Kaltim dalam hal ini Disdikbud Kaltim. Coba lihat ada tidak permintaan dari Disdikbud untuk memindahkan SMA 10, kan belum ada. Justru pihak yayasan saja yang memindahkan. Mestinya Disdikbud beridiri di atas kepentingan SMA 10,” ujarnya.
[irp]
Maka dari itu, pertemuan lanjutan pun akan diadakan antara DPRD dan Pemprov Kaltim untuk mencari titik terang dalam persoalan tersebut. “Besok, jam 2, kami undang Disdikbud Kaltim, Biro Hukum, BPKAD, dan asisten pembinanya,” kata Rusman.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Jawad Sirajuddin ikut menimpalin. Dia menegaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kepala OPD bersangkutan. Dikarenakan, permasalahan ini telah berlarut-larut sejak beberapa tahun silam, namun belum juga tuntas. Apalagi para siswa akan memasuki tahun ajaran baru.
“Maka dari itu, saya secara pribadi meminta kepada Kepala Disdikbud Kaltim Bapak Anwar Sanusi, agar hadir besok dalam rangka rapat dengar pendapat. Jika pihak OPD hanya mengirim perwakilan, itu sama saja mencederai marwah DPRD Kaltim. Kami minta kepada ketua Komisi IV, jika yang hadir hanya perwakilan, dengan tegas kita usir,” imbuhnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
