Komisi III dan Pemkot kebut pembahasan percepatan pemanfaatan air permukaan. Komisi III DRPD Bontang pun menggelar rapat kerja untuk melanjutkan pembahasan tersebut.
Akurasi.id, Bontang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Bontang menggelar rapat kerja untuk melanjutkan pembahasan terkait air permukaan, Senin (7/6/2021).
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan pengembangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan seluruh tim percepatan pengembangan sistem penyediaan air minum daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik menjelaskan, rapat ini merupakan lanjutan terkait keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Bontang untuk bahan baku air bersih yang berasal dari air permukaan, yang telah terbentuk tim pada 29 April 2021 beberapa hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.
“Secara prinsip kami ingin tahu, rencana dari tim percepatan air permukaan, selain juga pada sidak di Kanaan beberapa waktu lalu, kami juga dapat info bahwa dari tim percepatan air permukaan ini dari provinsi pun sudah terbentuk dari sisi legalitasnya tanggal 21 April 2021 lalu,” jelas Abdul Malik saat ditemui awak media usai rapat.
Dia pun mengungkapkan pihaknya juga butuh peran DPRD Provinsi. Karena menurut dia dari segi tata letak, lokasi air bersih itu sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim).
“Sehingga untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan ini memang butuh peran DPRD Provinsi serta tim percepatan dari provinsi,” ungkapnya.
[irp]
Lanjut Abdul Malik, dari hasil rapat kerja tersebut, pihaknya ingin mengetahui program serta progresnya kini. Sehingga diharapkan pada Juni 2021, program-program tersebut sudah selesai.
“Kami tetap koordinasikan dengan PUPR Bontang untuk menyusun tahapannya. Kalau harus ketemu sama DPR RI dan DPD RI dari wilayah Kalimantan Timur untuk menyorong anggaran. Kami akan lakukan agar percepatan air bersih ini segera,” bebernya.
Dia menjelaskan dengan didukungnya dari DPRD Provinsi Kaltim, persoalan air bersih ini segera terselesaikan.
“Jangan sampai hanya isu permasalahan Kota Bontang saja, tetapi ini juga harus menjadi hal bersama yakni kewajiban pemerintah provinsi juga kaitan secara nasional,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
