Tiga Tahun Pimpin Kaltim, DPRD Kaltim Mulai Pertanyakan Kinerja Isran-Hadi, Janji PAD Rp32 Triliun Nihil. Termasuk janji peningkatan infrastruktur jalan-jalan pertanian pun hingga saat ini masih minim realisasi.
Akurasi.id, Samarinda – Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi dalam mewujudkan Kaltim Berdaulat mulai dipertanyakan. Salah satu yang mulai melemparkan tanya itu adalah para anggota DPRD Kaltim.
Contohnya saja anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menilai masih cukup sulit melihat apa yang sudah dilakukan Isran-Hadi dalam 3 tahun kepemimpinannya. Bahkan bahayang-bahayang dari Visi-Misi Kaltim Berdaulat yang dimaksud keduanya pun masih sumir dia rasakan.
Menurut politikus Partai PAN asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara ini, ada banyak indikator yang bisa disematkan atas ketidakjelasan pembangunan yang dilakukan Isran-Hadi. Misalnya, dari sisi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kondisinya di hampir semua kabupaten/kota masih begitu-begitu saja, bahkan kian memprihatinkan.
Padahal, dari sisi alokasi anggaran sendiri, diakui dia, dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan. Namun dari sisi pelaksanaan pembangunannya, ternyata belum mampu menyentuh kebutuhan pembangunan masyarakat, terutama dari sisi pembangunan infrastruktur jalan.
“Misalnya saja, Isran-Hadi pernah menjanjikan akan ada peningkatan pembangunan jalan-jalan pertanian di Kaltim, untuk mendukung peningkatan hasil pertanian. Namun hingga saat ini, janji itu masih sangat minim realisasinya,” imbuh Baharuddin ditemui belum lama ini.
Contoh lain yang dijanjikan Isran-Hadi saat masa kampanye politiknya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, yakni mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp32 triliun. Namun dalam kenyataannya, Baharuddin tampaknya belum sedikitpun melihat hal itu.
[irp]
“Karena kalau saat ini kan PAD hanya berkisar Rp5 triliun, nah waktu kampanye, Pak Isran Noor (pernah menjanjikan) Rp32 triliun,” ungkap wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim ini.
Jika memang Pemprov Kaltim menilai ada banyak kendala yang ditemui sehingga belum dapat merealisasikan itu, maka semestinya dapat segera diurai. Di sisi lain, keberadaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dimaksimalkan perannya untuk merealisasikan janji politik tersebut.
“Kampanye itukan harus dituangkan dalam bentuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dan RPJMD dituangkan dalam bentuk RAKPD (Rencana Anggaran Kerja Pemerintah Daerah) setelah itu masuk ke APBD,” terangnya.
Dia memaparkan, terdapat sejumlah masalah yang seharusnya diselesaikan Isran-Hadi. Diantaranya komunikasi dengan para anggota DPR RI asal Dapil Kaltim yang duduk di Senayan. Dari mereka, menurut dia, bisa diupayakan program pembangunan yang bisa mendukung kemajuan di Kaltim.
[irp]
“Kalau secara keseluruhan dievaluasi, memang belum memenuhi target yang pernah diucapkan oleh Pak Gubernur Kaltim. Nah, saya kira jalan provinsi itu bisa mendapatkan Dana Alokasi Khusu (DAK), saya berharap upaya Pak Gubernur agar membangun komunikasi politik dengan kawan-kawan di Senayan, begitupun dengan ke kementerian,” sarannya.
Baharuddin merasa pesimis jika pembangunan semua sektor di Kaltim hanya mengandalkan APBD. “Karena kalau di-cover oleh APBD provinsi, saya kira tidak sanggup secara keseluruhan. Karena banyak sektor lain yang menjadi komitmen Pak Gubernur,” imbuhnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
