Ketua DPRD Kaltim Kritik Kinerja Pemerintah, Nilai Pembangunan Infrastruktur yang Minim, Wagub Hadi: Memang Masih Belum Sempurna. Karena dari hasil reses dewan awal tahun, hampir semua masyarakat di 10 kabupaten/kota di Kaltim mengeluhkan buruknya infrastruktur yang dimiliki mereka.
Akurasi.id, Samarinda – Pada Februari lalu, 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan reses guna menjaring aspirasi masyarakat pada daerah pilihnya (dapil) masing-masing. Dari hasil reses tersebut, para politikus ini telah memberikan hasilnya dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim pada Selasa (30/3/2021) lalu.
Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK memaparkan, dari hasil reses itu persoalan yang dihadapi masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Kaltim masih terbilang sama. Yaitu minimnya pembangunan infrastruktur.
Ia pun berkomitmen untuk ke depan, kebutuhan infrastruktur yang menjadi hak setiap warga dapat dipenuhi dan mampu direalisasikan dengan baik. Karena jika infrastruktur sudah terbenahi dengan baik, makan peningkatan ekonomi masyarakat dapat dipacu.
“Harapan saya itu, kita terus laksanakan komitmen, bagaimana infrastruktur harus betul-betul dinikmati oleh masyarakat,” terang Makmur, Selasa (30/3/2021).
Politikus Fraksi Partai Golkar ini menyoroti minimnya koordinasi antara pemerintah daerah (pemda) di Kaltim dengan DPRD selaku badan legislatif, terutama terkait program pembangunan. Ia menyarankan agar selanjutnya, usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan kabupaten/kota harus tepat sasaran dan bermanfaat.
“Kita pilah-pilah juga mana yang menjadi kewenangan pemda dan pemprov seperti itu. Yang kita harapkan jangan sekadar ada proyek saja, tapi nilai manfaatnya bagi masyarakat jauh lebih penting,” tegas mantan Bupati Berau tersebut.
[irp]
Turut menambahkan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang juga menghadiri paripurna, memberikan catatan pada hasil reses yang dilaporkan oleh DPRD Kaltim. Terutama terkait pemilahan kewenangan antara pemda dengan pemerintah pusat terkait program pembangunan.
“Ada juga urusan yang di kolaborasikan dan ada urusan yang memang harus bersabar. Karena anggaran terbatas, kalau semua mau dipenuhi tidak mungkin. Tetapi sebagai sebuah masukan wajib kami perhatikan,” jelas Hadi.
Orang nomor di Benua Etam -sebutan Kaltim- ini tak menampik jika segi infrastruktur memang memiliki banyak kekurangan. Terkait aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur, Hadi menyebut seluruh kegiatan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Memang masih banyak yang belum sempurna, seperti masalah jalan, masalah air bersih. Jadi memang harus dipilah-pilah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
