Komisi II DPRD beri masukan Pemkot Bontang, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang harus bekerja ekstra.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti pertumbuhan ekonomi Bontang yang hingga saat ini terus menurun. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dari data tersebut, disebutkan selama tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang turun hingga -2,76, ada di posisi kelima dibandingkan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
Untuk sektor migas, Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 0,60 persen. Hal yang sama juga terjadi di sektor non migas, penurunannya hingga 4,26 persen.
Menanggapi data dari BPS tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 masih menyelimuti Kota Bontang. Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang harus bekerja ekstra untuk mencari sumber pendapatan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, politisi Golkar itu juga mendesak pemerintah pusat untuk tidak memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah, salah satunya dana untuk Kota Bontang.
“Contoh saja dana penanggulangan Covid-19 yang awalnya berada di pusat, kini ditanggung oleh daerah. Jadi jangan ada pemotongan lagi,” ucap Rustam saat dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu.
[irp]
Rustam mendorong agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih, saat bekerja nanti membuat program yang bisa turut meningkatkan sektor UMKM.
Hal tersebut menurut dia dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Bontang. Selain itu lanjut Rustam, sektor pengembangan pariwisata juga harus digiatkan. Yang dampaknya juga akan berpengaruh pada kuliner, perhotelan dan UKM-UKM lainnya. Sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi.
“Bontang ini harus siap pascamigas. Adanya Covid-19 bukan menjadi alasan. Harus tetap digiatkan di sektor yang lain,” pungkas Rustam. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
