Visi Kaltim Berdaulat Dinilai Masih Jauh dari Harapan, Sutomo Jabir: Masalah Infrastruktur hingga Pangan Masih Sulit. Apa yang disampaikan anggota DPRD Kaltim itu, merujuk dari kondisi keadaan di pelosok Kaltim seperti di Kutim dan Berau yang masih jauh dari kata keadilan dan kemerdekaan pembangunan.
Akurasi.id, Samarinda – Meski memiliki visi dan misi yang begitu memihak kepada masyarakat, namun nyatanya di tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi, masih begitu jauh dari ketahanan pangan dan fasilitas mumpuni di tingkat kecamatan.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Politikus Fraksi PKB ini mengatakan, jika penilaiannya itu bukan tanpa alasan. Banyak fakta lapangan yang nyatanya setiap tahun terus berulang, semisal kenaikan harga cabai yang tak mampu diantisipasi Pemerintah Benua Etam -sebutan Kaltim.
“Kenaikan harga seperti cabai dan daging yang selalu berulang setiap tahun, menunjukkan kita masih begitu jauh dari swasembada pangan, apalagi berdaulat di bidang itu, masih sangat jauh,” tegasnya, Senin (29/3/2021).
Padahal, menurut Sutomo, Kaltim yang memiliki lahan begitu luas seharusnya mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil panen petani, dan memaksimalkan potensi di bidang peternakan untuk kebutuhan daging.
Kaltim yang dirasa memiliki semua bekal inj, sambung dia, seharusnya tak lagi kerepotan ketika pasokan cabai dan daging dari luar daerah mengalami permasalahan perbuahan iklim yang tak bisa dibendung manusia.
Tak hanya tentang kesiapan pangan, Sutomo pasalnya juga menyorot minimnya fasilitas kesehatan di pelosok Kaltim yang saat ini masih dirasa begitu memilukan.
[irp]
Dirinya memberi perbandingan puskesmas pembantu yang berada di provinsi lain, seperti di Pulau Jawa yang mana telah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.
“Seharusnya pustu (puskesmas pembantu) di kecamatan itu bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan di tingkat kecamatan, daripada masyarakat harus menumpuk di rumah sakit besar. Saya pikir pemerintah harus memikirkan aspek kebutuhan di bawah ini. Agar bisa ada pemerataan,” bebernya.
Selain fasilitas puskesmas pembantu yang kurang memadai, minimnya infrastruktur jalan bagi masyarakat di pelosok Kaltim juga menambah ironi di provinsi yang memiliki kekayaan alam tak terkira ini.
“Coba kalau kita keliling. Jalan hancur, pendidikan terbatas. Saya mendorong kebijakan memihak kebutuhan di sana,” tegasnya.
Perhatian kepada kabupaten dan kota, khususnya yang berada di pojokkan Kaltim harus mendapat perhatian khusus. Sutomo bahkan menyinggung jika penyerapan anggaran, banyak kebutuhan masyarakat pelosok yang tiba-tiba menghilang ketika \\\\\\\\\musrenbang tingkat provinsi digelar.
“Banyak program di dalam musrenbang itu menghilang. Seperti yang kemarin, itu kebutuhan kabupaten/kota tiba-tiba tertimpa dengan proyek anggaran multiyears. Ini mesti disambungkan dan perlu dijembatani. Secara upaya kami selalu mendorong dan sudah dimaksimalkannya,” pungkasnya. (*)
Penulis : Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
