Andi Harun Dibuat Mencak-Mencak, Usai Temukan Banyak Absensi Fiktif Pegawai Saat Sidak Kantor DPRD Samarinda. Kepada para pegawai yang bermain-main dengan pekerjaan, terutama memanipulasi absensi, Andi Harun mengingatkan agar memperbaiki diri jika tidak ingin disanksi tegas.
Akurasi.id, Samarinda – Dalam meningkatkan mutu pelayanan pegawai di kantor DPRD Kota Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (29/3/2021) pukul 11.30 Wita.
Dalam sidak tersebut, Andi Harun melakukan tinjauan ke setiap ruangan kantor untuk memastikan pegawai berada di kantor sesuai absensi. Namun dalam pantauan orang nomor satu di Samarinda itu, menemukan kejanggalan lantaran data absensi berbeda dengan jumlah pegawai yang ada.
“Di data absensinya penuh, namun saat saya periksa ke ruangan banyak ruangan yang kosong,” jelas Andi Harun kepada awak media usai melakukan sidak.
Saat memegang data, AH sapaan akrab Andi Harun, mengatakan, saat ini Pegawai Tidak Tetap Harian (PPTH) berjumlah total 387 orang. Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) 39 orang, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 59 orang.
Namun Andi Harun sedikit kecewa lantaran, saat melakukan sidak beberapa ruangan terlihat kosong. Seperti ruangan bagian fasilitasi dan penganggaran yang harusnya diisi 38 orang, hanya dihadiri 13 orang pegawai PPTH.
“Ingat jam kerjanya jam berapa. Bisa dipenjara karena merugikan uang negara. Sekarang masih santai-santai. Kalau polisi yang memeriksa bisa menjadi ranah hukum,” ungkap Andi Harun dengan nada tegas.
[irp]
Tak hanya soal kehadiran, pengisian absen tak masuk akal juga ditemuinya. Meski tengah hari baru akan beranjak pukul 12.00 Wita, namun absen sift sore sudah terisi. Ia menemukan pengisian absen beberapa daftar nama berkarakter sama.
“Patut diduga ditandatangani pada hari yang sama. Saya menduga keras, ada tindakan yang fiktif,” jelasnya sambil menunjukkan surat absen.
Usia lakukan sidak, AH pun meminta seluruh PTTH, PTTB, dan PNS yang ada untuk dapat berbenah terutama dalam absensi dan bekerja sesuai tupoksi mereka.
Dirinya menyayangkan dengan ketidakhadiran pegawai. Sebab, lebih dari Rp250 miliar uang negara bersumber dari APBD Pemkot Samarinda, telah digunakan untuk kebutuhan membiayai gaji pegawai pemerintah.
“Bahkan gaji mereka tidak pernah telat. Kita masih butuh pembenahan drainase, persoalan sampah, serta persoalan lain yang juga sangat penting,” imbuhnya.
Meski demikian, Andi Harun mengapresiasi pegawai yang datang menjalan tugasnya. “Harus ada perbaikan dan pendataan ulang perihal pegawai yang bertugas di Kantor DPRD Samarinda ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
