Dukung Pengelolaan Parkir yang Profesional, DPRD Sarankan Bapenda Bontang Belajar Pada Pemerintah Solo. Alasannya, karena selama 20 tahun terakhir, Pemerintah Solo dinilai terbilang sukses dalam menggelola parkir yang ada di daerah itu, salah satunya dengan mengandeng pihak ketiga.
Akurasi.id, Bontang – Potensi pengelolaan parkir sebagai salah satu kantong retribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang, kini sedang dilirik serius Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) setempat. Lantaran, potensi sumber keuangan dari sektor parkir, dinilai cukup besar.
Langkah Bapenda Bontang untuk mencoba memaksimalkan retribusi parkir itu, diakui Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian, selain meningkatkan PAD, ini juga akan menambah lapangan pekerjaan baru bagi warga di mana lokasi parkir nanti akan dikelola.
“Masyarakat sekitar akan berperan aktif. Selain untuk meningkatkan PAD Bontang, masyarakat sekitar pun akan mendapatkan bagian dari itu,” kata Sigit saat ditemui belum lama ini.
Apa yang menjadi keinginan Bapenda Bontang, ikut diamini oleh anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono. Dia menyatakan mendukung usulan dari Sigit tersebut. Dia beranggapan, untuk pengelolaan parkir di Bontang bisa diserahkan kepada organisasi masyarakat (ormas) lewat kerja sama profesional.
“Ada beberapa keuntungan jika sektor parkir dikelola pihak ketiga, yakni pendapatannya jelas di awal, kemudian tidak ada kebocoran pendapatan, dan terakhir membuka lowongan pekerjaan baru bagi warga Bontang yang selama ini menganggur,” ucap Sumaryono saat ditemui Akurasi.id di ruangannya, Senin (22/3/2021).
Dia menjabarkan, sejak dirinya duduk sebagai anggota legislatif, dia sudah mendorong Pemkot Bontang untuk belajar ke Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, di Solo pengolaan parkir seperti ini sudah berjalan sejak 20 tahun lalu. Apa yang dilakukan Pemerintah Solo bisa ditiru.
[irp]
“Pengelolaan parkir sudah diserahkan kepada pihak ketiga, dan dikelola secara rapi dan tertib. Tentu hal ini juga akan membuat pemilik kendaraan merasa aman dan nyaman saat memarkirkan kendaraannya,” tutur dia.
Jika rencana ini sudah berjalan, Sumaryono meminta agar pengelolaanya dilakukan secara profesional. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak yang timbul bila kebijakan ini diterapkan, diantaranya yakni memiliki karcis.
“Nanti petugas diberikan seragam atau rompi resmi biar kelihatan lebih profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Dan juga kerjanya pun bisa lebih maksimal lagi, semisal disusun rapi motor-motornya, diberikan penutup kalau cuaca panas,” sarannya.
Karena kebijakan tersebut belum diterapkan, dia meminta, agar kiranya masyarakat yang dipungut biaya ketika memarkirkan kendaran, meminta karcis kepada juru parkir. Hal tersebut menandakan parkir tersebut resmi atau tidak.
“Jika tak memiliki karcis, maka si pengendara berhak menolak, ke depan Bapenda juga akan memasang spanduk berisi imbauan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Dirhanuddin
