Beri efek jera pemilik kapal penabrak Jembatan Dondang, DPRD Kaltim: Harus ada sanksi pidana. Mengingat, insiden penabrakan terhadap jembatan di Kaltim, terutama di sepanjang Sungai Mahakam, sudah berulang kali dilakukan kapal tongkang batu bara maupun kaya.
Akurasi.id, Samarinda – Insiden tabrakan Jembatan Dondang di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) oleh sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara beberapa waktu lalu, benar-benar membuat DPRD Kaltim geram. Karena insiden serupa disebut bukan kali pertama terjadi terhadap sejumlah jembatan yang ada di Samarinda maupun Kukar.
Baca juga: Waspadai Dampak Tabrakan Jembatan Dondang, DPRD Kaltim Ingatkan Perlunya Pembatasan
Supaya hal serupa tidak kembali terulang, Komisi III DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Kaltim agar mengambil sikap tegas terhadap setiap pelaku atau pemilik kapal tongkat yang terbukti menabrak jembatan. Karena kasus tabrakan itu mempertaruhkan nyawa para pengendara yang melintas di jembatan, misalnya di Jembatan Dondang.
Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) belum lama ini, Komisi III DPRD Kaltim meminta agar insiden tabrakan Jembatang Dondang dapat diproses. Jika memang terbukti salah, pemilik kapal tongkang bila perlu harus diproses secara pidana.
Satu di antara anggota Komisi III DPRD Kaltim yang mendorong agar adanya tindakan tegas itu yakni Seno Aji. Dia mengatakan, kalau pihaknya telah mendorong KSOP untuk mengusut tuntas dan mencabut izin pelayaran oknum nakhoda. Serta pengkajian total kerugian atas kerusakan Jembatan Dondang kepada DPUPR Kaltim.
“Kami minta (DPUPR Kaltim) untuk menghitung secara benar berapa kerugian akibat penabrakan itu. Ini sangat penting, karena sudah kesekian kalinya jembatan provinsi ditabrak oleh kapal tongkang,” imbuhnya.
Politikus Partai Gerindra ini berujar, secara pribadi dia bahkan mendorong agar kasus tersebut juga ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian dan pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan tercukupinya unsur bukti, serta pengalaman kurang tegasnya terkait sanksi bagi pelaku dan pemilik kapal tongkang yang menabrak jembatan.
Dari kronologisnya saja, ia membeberkan bahwa kejadian tersebut murni disebabkan oleh kelalaian nakhoda atau pemilik kapal. Akibat kapal yang tidak dijaga dan ditambatkan dengan benar, telah mengakibatkan kapal hanyut dan menabrak jembatan.
“Padahal Perda nomor 8 tahun 2013, di Kukar padahal sudah mengatur benar tentang pelayaran. Di mana saat kapal melewati sungai harus ada pemandu, kemudian saat melewati jembatan harus ada kapal tandu dan kapal assist, tapi tidak dilaksanakan,” paparnya.
Karenanya, berkaca pada ketentuan Pasal 170 KUHP ayat 1, Seno berujar, bahwa pelaku sudah memenuhi unsur pidana dan terancam mendekam di jeruji besi selama 5 tahun. “Kita harus bertindak secara komprehensif baik itu perdata maupun pidananya. Ini harus ditegakkan supaya mereka enggak main-main,” ketusnya. (*)
Penulis: Samuel Gading
Editor: Muhammad Aris
