RKPD 2021 hanya Rp3,5 triliun, Plt Bupati Chairil ajak DPRD Kukar perkuat sinergititas. Dengan alokasi anggaran yang cukup terbatas, maka diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antar lini dan stakeholder terkait.
Akurasi.id, Tenggarong – Pandemi Covid-19 benar-benar menjadi badai bagi semua daerah di Tanah Air, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Pada 2021 mendatang, Pemkab Kukar mesti berpikir keras untuk mengenjot sumber pendapatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Baca juga: Sukses Kendalikan Inflasi Daerah, Pemkab Kukar Terima Penghargaan TPID Menko Perekonomian
Hal itu bukan tanpa alasan. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Kukar 2021 yang sebelumnya diajukan sebesar Rp4,8 triliun kini turun hanya menjadi Rp3,5 triliun. Itu sebagai imbas dari penurunan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat.
Terhadap hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kukar Chairil Anwar meminta semua dinas dan instansi yang ada di Pemkab Kukar untuk bekerja ekstra dan menghitung sebaik mungkin setiap pembiayaan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya.
“Tahun 2021 adalah tahun yang berat, harus dilalui Kabupaten Kutai Kartanegara. (Untuk itu, semua instansi harus benar-benar memperhitungkan secara matang pembiayaan setiap pembangunan yang ingin dilakukan,” kata Chairil.
Dia menuturkan, sesuai hasil konsinyering Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 di Hotel Novotel Balikpapan sebelumnya, mendapatkan kesepakatan bersama demi kepentingan bersama pula dalam membangun Kukar lebih baik lagi.
“Koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektor perlu dilakukan supaya semua perencanaan pembangunan yang telah disusun dan disetujui, tetap bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga maksimal nantinya walau anggaran kita sangat terbatas,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, persetujuan APBD tahun 2021 tinggal menunggu hari dan pada November 2020 harus terselesaikan. Dia berharap dengan adanya momen konsinyering, Banggar dan TAPD bisa membicarakan apa yang harus dilaksanakan di depan.
“Dengan semua yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk kepentingan kemajuan pembangunan di Kukar. Untuk itu, kita semua harus mencurahkan pemikiran bersama agar menjadi optimis bagaimana pembangunan pada 2021 sesuai harapan masyarakat Kukar,” imbuhnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Muhammad Aris
