ASN Terbukti Tak Netral, Abdul Haris: Harus Diberikan Sanksi

ASN terbukti tak netral, Abdul Haris: harus diberikan sanksi. Sebab menurutnya ASN memiliki tupoksi untuk melayani masyarakat. Sehingga harus netral.  

Akurasi.id, Bontang – Adanya aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan politik praktis, atau terlibat langsung dengan terbuka mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melalui Anggota Komisi I, Abdul Haris pun angkat bicara.

Menurut Abdul Haris, ASN seharusnya sudah paham dan  mengerti  aturan yang berlaku selama pemilihan kepala daerah (pilkada) tengah berlangsung. Jika ada ASN melakukan politik praktis tersebut, menurutnya wajib diberikan peringatan.

“Mereka (ASN) harusnya mengerti aturan yang berlaku, jika ada ASN yang seperti itu harus diberi peringatan, dan jika pun terbukti harus ada sanksinya, sesuai aturan,” jelas Abdul Haris saat ditemui di Gedung DPRD Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, pada Senin (16/11/2020) lalu.

Mengenai pengawasan, Fraksi Partai PKB ini menanggapi, tidak perlunya memberikan pengawasan, sebab ASN paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai pelayan masyarakat.

Abdul Haris menerangkan, meski pun pihaknya yang merupakan berasal dari partai pendukung salah satu paslon, selalu mengedepankan netralitas selama mengabdi menjalankan fungsi kedewanan.

“Di DPRD sendiri dalam satu komisi terdapat berbeda pilihan, namun setiap berkumpul dan berdiskusi, selalu membahas terkait urusan keagendaan,” terangnya.

Lain lagi di fraksi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memiliki satu tujuan yang sama dalam kedua paslon yang bertanding.

“Selama kami di fraksi tidak pernah ribut masalah pilkada. Tentunya kami paham sekali kapan harus berbicara politik, dan saat berada di lingkup kedewanan,” tuturnya.

“Jadi imbauan pribadi saya, ASN bisa lebih normatif, kerjalah sesuai bidang masing-masing. Biarkan soal dukung-mendukung urusan tim pemenangan yang melakukan sosialisasi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi