Mangkir rapat dengan DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang ungkapkan kekecewaannya. Apalagi perusahaan dan OPD terkait yang dipanggil sudah 2 kali tidak memenuhi undangan Komisi I DPRD Bontang.
Akurasi.id, Bontang – Niat baik dari DPRD Bontang tidak digubris untuk kedua kalinya. Komisi I DPRD Bontang layangkan undangan pada 19 Oktober lalu. Bahkan sudah kedua kalinya. Namun pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang dan pihak perusahaan dari PT Panglima Siaga Bangsa tidak hadir memenuhi undangan.
Baca juga: RDP Bontang City Mall, DPRD Bontang Tuntut Bangun Drainase dan Polder
Entah seperti apa polemiknya, yang jelas dalam pemantauan awak media ini, pimpinan rapat Anggota Komisi I Bakhtiar Wakkang hanya berhadapan dengan kursi kosong. Alasannya, karena Covid-19. Namun Bontang tidak berstatus PSBB, maka tatap muka masih bisa dilaksanakan.
Ia hanya ingin mendengarkan klarifikasi atas laporan yang masuk terkait dugaan penyelewengan yang dilakukan PT Panglima Siaga Bangsa terhadap eks karyawannya. Yakni tidak memberikan gaji sesuai UMR. Insentif juga tak diberikan.
Bahkan ada laporan diterima legislator, bila perusahaan tersebut melakukan intimidasi kepada eks karyawan PT Panglima Siaga Bangsa bila melaporkan persoalan ini.
Diwawancarai usai bertatapan dengan kursi kosong, BW sapaannya, mengutarakan kekecewaannya atas ketidakseriusan dari setiap stakeholder.
“Intinya yang pertama komisi I sangat kecewa dengan sikap dari beberapa stakeholder, utamanya dari Disnaker adalah representasi pemerintah kota,” ungkap BW, di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang, pada Senin (26/10/2020)
Menurut BW, saat seperti ini pemerintah dan perusahaan harus lebih peka atas keadaan masyrakat. Naluri harusnya lebih ditajamkan untuk terus memberikan solusi atas keterpurukan ekonomi masyarakat. Apalagi statusnya di PHK.
“Dimasa sulit seperti ini harusnya naluri sensitivitas pemerintah daerah itu ada melekat pada sanubari mereka. Tapi Alhamdulillah hari ini dengan sendirinya memberikan gambaran pada masyarakat bahwa mereka tidak serius mengurusi rakyat,” ucapnya. “Kalau serius pasti hadir,” lanjutnya.
Begitu pula kritiknya untuk PT Panglima Siaga Bangsa, yang tidak punya etika dalam membangun usaha di Bontang. Yang kompak tidak hadir memenuhi undangan Komisi I. Alasan karena Covid-19 ia tampik. Karena statusnya saat ini Bontang belum menerapkan PSBB.
“Jangan merasa bahwa hanya karena persoalan covid, semua persoalan atau kesalahan kita tutup mata,” ujarnya.
Diakhir, BW melayangkan nada satir untuk setiap stakeholder. Yang tidak punya keseriusan dalam urusan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat.
“Terima kasih pada direktur PT Panglima Siaga Bangsa atas ketidakhadirannya,” ujarnya.
“Kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yaitu PJS tolong ditegur kepala Dinas Tenaga Kerja, Alhamdulillah anda adalah mitra yang baik,” ungkap BW di akhir wawancara. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
