Akurasi.id, Tenggarong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah-Rendi Solihin agar melakukan pendataan secara baik terkait dana sumber dana kampanye yang masuk ke keduanya. Sebab, penerimaan dan penggunaan dana kampanye setiap pasangan calon (paslon) telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).
Baca juga: Sosialisasikan Calon Tunggal di Pilkada Kukar, KPU Duduk Bareng Mahasiswa Unikarta
Komisioner KPU Kukar, Divisi Hukum, Purnomo menyampaikan, bahwa data dari setiap penyumbang dana kampanye yang diterima paslon harus menyertakan identitas yang jelas, agar mudah diaudit. “Dana kampanye harus jelas sumber dananya dan identitas penyumbangnya dari mana,” katanya.
Jumlah dan sumber sumbangan dana kampanye, lanjut dia, terdiri dari partai politik atau gabungan partai politik, yang nominalnya Rp750 juta. Selanjutnya, perorangan Rp75 juta. Dan terakhir dari pihak lain atau kelompok atau badan hukum swasta paling banyak Rp750 juta.
Selain sumber dana kampanye, KPU juga membatasi jumlah dana kampanye yang dipakai pasangan calon dalam Pilkada 2020. Batas maksimal pengeluaran dana kampanye, merujuk pada PKPU Nomor 12 tahun 2020 dan telah disepakati bersama dengan paslon atau tim paslon sebesar Rp17,2 miliar. “Batas maksimal Rp17,2 miliar,” ungkapnya.
Dengan pembatasan tersebut, paslon tidak boleh melewati jumlah pengeluaran anggaran yang sudah ditentukan KPU dengan memperhatikan kesepakatan hasil koordinasi dengan bapaslon atau yang mewakili. Jika terbukti, akan dikenakan saksi. Saksi itu merujuk pada PKPU 5 Tahun 2017 di pasal 53 yang berbunyi paslon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat 4, dikenakan saksi berupa pembatalan sebagai paslon.
Tim kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah-Rendi Solihin, membuka dan lalu melaporkan rekening khusus dana kampanye ke KPU Kukar. Berdasarkan laporan awal dana kampanye (LADK), tim Edi-Rendi membuka rekening tabungan di Bank Kaltimtara dengan setoran Rp500 juta.
Penerimaan LADK sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bahwa penyampaian LADK oleh Tim Kampanye Paslon disampaikan kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, yaitu tanggl 25 September 2020.
Selain LADK, tahapan selanjutnya menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). “Laporan ini terakhir harus disampaikan pada tanggal 31 Oktober,” sebutnya.
Terakhir yakni laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang harus diserahkan 1 hari berakhirnya masa kampanye pada 6 Desember mendatang. Sekadar diketahui, tahapan kampanye sendiri dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember atau 71 hari. (*/adv)
Penulis: Pewarta
Editor: Muhammad Aris
