Akurasi.id, Sangatta – Ketiadaan keterlibatan Pemerintah Desa dalam pendataan kependudukan, baik itu pendatang maupun yang berpindah domisili, dikeluhkan para aparatur desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Karena sejak desa tidak lagi dilibatkan, data kependudukan yang ada di desa dan kabupaten selalu hampir tidak pernah sinkron.
Salah keluhan itu datang dari Sekretaris Desa (Sekdes) Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Leonardus. Kepada Akurasi.id, Leonardus berujar, data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim dan desa selalu tidak pernah sinkron.
“Kalau dulu setiap warga yang datang ataupun pindah wajib lapor ke RT, kemudian RT melaporkan ke desa, namun kini tidak lagi. Sehingga kami di desa tidak tahu jika ada penambahan atau pengurangan di daerah kami,” ucap pria yang karib disapa Leo ini, Jumat (14/8/2020).
Dia menyebutkan, jika data administrasi desa pada tahun ini sangat tidak teratur alias berantakan. Bagaimana tidak, laporan warga yang masuk atau berpindah langsung diketahui oleh Disdukcapil saja. Sementara desa tidak dilibatkan dalam hal tersebut.
“Sekarang orang hanya langsung ke Disdukcapil saja untuk melaporkan diri, sementara desa tidak tahu dan tidak dikabari, orang langsung pindah dan masuk saja, kalau dulu Disdukcapil per triwulan memang mengupdate data ke desa namun sekarang tidak lagi, itulah sebabnya data selalu beda,” terangnya.
Ia pun menegaskan, akibat dari berubahnya data administrasi desa yang langsung ke Disdukcapil, membuat desa sangat kesulitan saat akan melakukan pendataan bantuan kepada masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19.
“Mereka (masyarakat) tak melapor ke desa, lalu bagaimana kami bisa tahu bahwa mereka sudah jadi warga Desa Singa Gembara atau tidak, saat ada bantuan Covid-19 mereka lantas meminta, namun kami tak punya data tentang mereka,” imbuhnya.
Selain itu, mendekati masa Pilkada Serentak 2020, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pendataan jumlah penduduk yang ada di daerah mereka. Menurut Leo, jika data Disdukcapil dan desa terus berbeda, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Mendekati Pilkada ini juga jadi bermasalah data akurat dari desa hanya ada 200-an kepala keluarga (KK), namun dari Disdukcapil ada 400 KK. Contoh seperti di RT 22-23, data pemilih akuratnya hanya segitu, namun di Disdukcapil banyak sekali. Demi mengantisipasi itu, RT harus turun langsung mendata, dan lagi kesadaran masyarakat juga harusnya melapor namun susah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Dirhanuddin
